DEMOKRASI.CO.ID - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hendak mengadakan kegiatan deklarasi.
Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Jambi tak memberi izin mengenai aksi yang digagas oleh Jenderal TNI purt Gatot Nurmantyo di Monumen Tugu Juang itu.
Pasalnya, pandemi Covid-19 akan terus meningkat jika terdapat kerumunan pada saat ini.
Hal itu tertuang dalam surat dengan nomor 2331/ SETDA.PBMD-2.3/IX/2020.
Surat tersebut telah ditandatangani oleh Pj Sekda Pemprov Jambi, Sudirman. Jubir Pemerintah Provinsi Jambi Johansyah pun membenarkan mengenai keberadaan surat tersebut.
“Sudah jelas surat yang ditandatangani oleh PJ Sekda Provinsi Jambi,” ujar Johansyah, pada Senin 5 Oktober 2020 dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam RRI.
Pemprov Jambi juga menyebutkan kegiatan deklarasi KAMI berpotensi berisiko menjadi pusat penyebaran Covid-19 karena dapat menyebabkan kerumunan.
Menurtunya, keluarnya surat tidak diberikannya izin tersebut untuk menjaga keamanan di masa Pilkada.
Akan tetapi, Presidium KAMI Jambi, Amrizal Ali Munir mengaku heran mengenai penolakan Pemprov Jambi memberikan izin area Tugu Juang untuk lokasi deklarasi.
Bahkan ia merasa surat balasan Pemprov Jambi yang menolak pemberian izin area tidak masuk akal.
“Kami sudah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Jambi. Isinya, permohonan izin peminjaman Tugu Juang untuk deklarasi ditolak,” kata Amrizal.
Menurutnya, alasan tersebut tidak beralasan.
“Salah satu alasan penolakan adalah alasan keamanan. Menurut kami, alasan tersebut tidak beralasan. Gangguan keamanan apa sih yang diakibatkan dari pelaksanaan deklarasi tersebut? Kalau ada aksi penolakan, ya biarin aja, itu kan bukan gangguan keamanan,” tambahnya.
Diktahui, deklarasi KAMI awalnya akan dihadiri beberapa tokoh.
Tokoh tersebut di antaranya Jendral (Purn) TNI Gatot Nurmantyo, Din Samsuddin serta Rocky Gerung dan akan digelar pada 9 Oktober 2020 mendatang.
