DEMOKRASI.CO.ID - Indonesia memiliki posisi strategis di mata Amerika Serikat dan China lantaran memiliki Laut Natuna Utara yang menjadi bagian NKRI.
Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha. Dijelaskan, China dalam beberapa waktu terakhir secara senyap melanggar perjanjian Unclos dari PBB. Hal ini kemudian ditangkap AS sebagai sinyalemen untuk merayu Indonesia untuk bersekutu.
“Natuna Utara itu bagian dari teritorial NKRI. Jadi bisa untuk pintu masuk pesawat tempur ataupun kapal-kapal perang AS lewat China Selatan. Posisi strategis itu harus bisa dimanfaatkan melalui kerja sama yang menguntungkan, apakah China atau dengan Amerika,” kata Syaifullah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/10).
Ia mengamini bahwa Indonesia tidak akan berpihak pada negara manapun, baik AS dan China yang tengah berkonflik. Namun, jelas Syaifullah, hal tersebut tak lantas Indonesia menutup mata. Bisa saja Indonesia memanfaatkan hubungan diplomasi demi kepentingan nasional, misalnya memperjuangkan nasib rakyat Palestina dan kerja sama militer.
“Terserah, kan kita harus menyampaikan kepada otoritas China atau AS, bahwa kita negara nonblok sejak Indonesia ini merdeka begitu,” ucapnya.
Syaifullah melanjutkan, Indonesia harus mengakui bahwa keuangan negara terbatas. Cara yang paling efektif adalah melakukan kerja sama investasi baik kepada AS maupun Cina.
“AS kan biasa melakukan itu dengan Korea, kemudian pesawat tempur AS dibuat di Korea. Nah, kita berharap pesawat tempur AS dibuat di sini (Indonesia), bukan kita membeli di sini. Mereka investasi di sini,” lanjutnya.
Di sisi lain, ia berharap Indonesia tidak lagi menjadi negara konsumen. Oleh karenanya, kedatangan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo harus mampu menguntungkan Indonesia.
“Kalau mereka mau produksi, produksi dong di Indonesia sehingga target kita banyak tertampung, kualitas SDM kita semakin baik. Sudah saatnya ya, politik dagang Indonesia berubah yang sebelumnya kita sebagai konsumtif,” tutupnya.
