DEMOKRASI.CO.ID - Kegiatan berkabung di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata yang dilakukan mantan anggota TNI dalam kelompok Purnawirawan Pengawal Keadilan Negara (PPKN) diwarnai aksi persekusi.
Komite Kajian Strategis Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) Anton Permana menjelaskan, aksi persekusi tersebut diterima Ketua PPKN Letjend Purnawirawan Marinir Suharto.
“Secara umum, kegiatan berjalan sukses, meskipun mendapat gangguan dari para pedemo yang disinyalir digerakkan oleh kekuataan besar,” ujar Anton kepada wartawan, Kamis (1/10).
Anehnya, aparat yang berada di lokasi TMP Kalibata tidak sama sekali mendisplinkan massa demonstrasi yang menurutnya berbuat provokatif kepada anggota PPKN.
“Tak ada satupun petugas yang menyentuh mereka yang berorasai dan membuat provokasi. dan para purnawirawan tentu sangat menyayangi hal ini. karena kegiatan PPKN adalah ziarah terpimpin, tradisi militer dalam memperingati G30S/PKI,” bebernya.
“Tetapi dikotori oleh demonstrasi dan gerombolan kebal hukum yang bebas berorasi dan berteriak selama berjam-jam dengan speaker yang besar. Sangat berbeda perlakuannya kepada peserta ziarah purnawirawan TNI, yang semua diatur, dibatasi, bahkan untuk berbicara sepatah kata pun tidak diperbolehkan,” sambungnya.
Insiden persekusi dalam kegiatan PPKN ini, menurut Anton, digeraki oleh pihak-pihak yang dia sebut sebagai kelompok Neo PKI yang berkamufalse menggunakan baju lain, atau menggunakan tangan lain yang berafiliasi dengan kekuasaan.
Karena itulah kemudian para purnawirawan PPKN, lanjut Anton, menghimbau kepada seluruh anak bangsa, khususunya keluarga besar TNI agar tetap setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang asli. Serta siaga 1 atas kembalinya Neo PKI.
“Kejadian di taman makam pahlawan hari ini adalah bentuk nyata dari perilaku penguasa yang semakin otoriter, anti kritk, super paranoid, dan sanagt tidak menghormati para mantan Prajurit TNI yang telah berjasa terhadap negeri ini. Sampai untuk ziarah makam pun mereka dihalang-halangi. Terlalu!,” ungkapnya.
“Semoga dikemudian hari perlakuan seperti ini tidak terjadi lagi. Karena bisa-bisa akan merusak keutuhan NKRI, dan bisa memancing konflik horizontal. Karena, kebebasan rakyat yang sudah dijamin konstitusi terus dibelenggu dan diintimidasi secara arogan pasti akan melahirkan sebuah perlawanan,”demikian Anton Permana.
