DEMOKRASI.CO.ID - Setelah UU Cipta Kerja disahkan DPR pada Senin (5/10/2020), gelombang demonstrasi terjadi di berbagai belahan Tanah Air. Buruh dan mahasiswa menjadi motor gerakan menolak UU tersebut.
Unjuk rasa tetap berlanjut hingga beberapa pekan setelah pengesahan UU, terkadang berujung bentrok fisik antara aparat dan demonstran. Cara lain yang akan ditempuh buruh untuk membatalkan UU Cipta Kerja adalah melakukan uji materi terhadap peraturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
Selain kedua cara tersebut, belakangan muncul seruan pembangkangan sipil atau civil disobedience. Pembangkangan sipil artinya menolak semua kebijakan atau program pemerintah.
Tetapi cara pembangkangan sipil ditolak oleh politikus Ferdinand Hutahaean. Dia mempertanyakan motif seruan tersebut.
“Pembangkangan sipil? Anda itu sedang jualan pembangkangan untuk sebuah perubahan bangsa menuju lebih baik, lebih maju dan akan lebih sejahtera rakyatnya dan negerinya. Lantas pertanyaan saya, apa yang sesungguhnya kalian bela? Membela keras kepala? Membela perilaku buruk? Bodoh!” kata Ferdinand melalui media sosial.
Menurut dia UU Cipta Kerja akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat dan tak semestinya ditolak, apalagi melalui pembangkangan sipil.
“Intelektual? Aktivis? Intelektual yang tidak cerdas? Menolak perubahan untuk lebih baik, menyelesaikan kesemrawutan, merapihkan keruwetan, kenapa anda tolak? Intelektualisme apa sesungguhnya yang anda miliki hingga menolak sesuatu yang baik?” Hmmm kami memang bukan profesor, tetapi kami tak bodoh,” katanya.
Mantan politikus Partai Demokrat itu menyarankan kepada pemerintah supaya tidak usah mendengarkan adanya seruan pembangkangan sipil. Bagi dia, hal itu tidak mungkin terjadi.
“Saya sarankan kepada pemerintah, tak usah pedulikan ajakan pembangkangan sipil dari aktivis ngehek itu, misalnya tak bayar pajak itu tak mungkin terjadi. Pemogokan berkelanjutan? Tak mungkin terjadi. Penolakan ini hanya oleh sedikit kelompok saja, tetapi dibesar-besarkan secara opini oleh media,” kata dia.
“Ajakan pembangkangan sipil oleh kaum aktivis ngehek itu hanya implementasi kebencian kepada pemerintah, bukan soal membela hak-hak buruh, atau hak-hak rakyat lainnya. Akademisi kok ngajaknya pembangkangan sipil, akademisi itu mestinya dijalur norma bukan jalur menyimpang,” Ferdinand menambahkan.
Bagi Ferdinand pembangkangan sipil bukan merupakan pemikiran intelektual. Intelektual, kata dia, seharusnya menempuh jalur normatif dan hukum.
“Ngakunya intelektual, tapi provokasinya pembangkangan sipil, tak bayar pajak dan mogok kerja. Ini bukan pemikiran intelektual karena intelektual harusnya berada dijalur normatif dan koridor hukum. Provokasi seperti ini biasanya dilakukan oleh pembangkang yang terganggu, bukan akademisi,” katanya.
Sementara menurut pendapat analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim di dalam masyarakat demokratis, pembangkangan masyarakat untuk mematuhi peraturan hukum dapat dibenarkan jika memenuhi dua moral justification.
Rustam mengatakan di dalam sistem demokrasi, UU adalah produk masyarakat sendiri (Presiden dan DPR dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka di eksekutif dan legislatif). Maka, kata dia, menjadi kewajiban moral (moral obligation) dari rakyat untuk mematuhi hukum yang dibuat oleh kedua lembaga tersebut.
Rustam mengatakan rakyat atau civil society dapat membangkang mematuhi hukum, jika: pertama, UU tersebut melanggar hak-hak warga paling dasar (HAM) termasuk hak-hak sipil (civil rights).
Kedua, aksi pembangkangan dilakukan tanpa kekerasan (non-violence). Menurut Rustam hal itu yang dilakukan Mahatma Gandhi, Martin Luther King, dan Nelson Mandela.
“UU Ciptaker mungkin mengurangi hak-hak buruh atau hak atas lingkungan hidup, tapi tidaklah melanggar hak-hak dasar warga negara,” kata Rustam di media sosial.
“Ada juga kelompok-kelompok warga negara yang diuntungkan. Dan aksi-aksi demo yang dilakukan akhir-akhir ini sama sekali bukan bentuk civil disobedience, tapi civil unrest,” Rustam menambahkan.
Isu pembangkangan sipil mengemukan setelah disampaikan oleh akademisi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar. Dia menyebut civil disobedience dapat digunakan sebagai bentuk penolakan terhadap eksistensi UU tersebut.
Gagasan tersebut muncul setelah terjadi penolakan dari berbagai lapisan masyarakat terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.
“Saya menawarkan kita semua harus teriakkan bersama penolakan terhadap undang-undang ini. Pembangkangan sipil atau apalah itu bentuknya itu bisa dipikirkan, tapi maksud saya ini cara kita melihat baik-baik UU ini jangan dibiarkan begitu saja. Kalau tekanan publik kuat itu merupakan bagian dari partisipasi sipil,” kata dia.
Langkah hukum lain yang juga bisa ditempuh yaitu judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
“UU itu selama ini berjalan membelakangi partisipasi publik. Ini merupakan legislasi yang menyebalkan setelah revisi UU KPK, revisi UU MK hingga UU Minerba,” katanya.
