DEMOKRASI.CO.ID - Tantangan dilontarkan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait tudingan politikus PDIP Darmadi Durianto.
Darmadi menyebut, ada upaya kudeta merangkak di internal kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mardani menilai, pernyataan yang dilontarkan anak buah Megawati Soekarnoputri itu harus dipertanggungjawankan.
Pasalnya, pernyataan itu dilontarkan Darmadi Durianto ke ruang publik. Jika tidak dibuka secara gamblang, maka bisa akan menambah kegaduhan di tengah masyarakat.
“Buka saja jika ada. Karena pernyataan di ruang publik mesti transparan dan akuntabel,” ujar Mardani dikutip PojokSatu.id dari RMOL, Senin (26/10/2020).
Anak buah Sohibul Iman ini menilai, diksi ‘kudeta’ itu sangat sensitif.
Apabila tidak dijelaskan secara akuntabel, maka Pemerintah juga akan kehilangan fokus pada masyarakat.
“Kasihan jika elite bising dan kehilangan fokus melayani rakyat,” tandasnya.
Senada, pemerhati politik Iwel Sastra menyebut isu kudeta merangkak ini adalah tudingan yang cukup serius.
“Dugaan akan adanya kudeta oleh menteri yang dianggap tidak loyal oleh politisi PDIP merupakan tuduhan yang sangat serius,” tegasnya.
Direktur Mahara Leadership ini menyebut, Darmadi tidak hanya melempar isu yang sifatnya permukaan.
Sebaliknya, harus pula diungkap siapa para menteri yang dianggap berpotensi melakukan kudeta terhadap Presiden Jokowi.
“Jika tidak diungkap secara jelas, nanti akan menimbulkan saling curiga di antara para orang-orang dekat Presiden Jokowi,” ungkapnya.
“Ini tentu saja akan berdampak kepada kinerja kabinet,” sambungnya.
Lantaran tuduhan Darmadi itu sangat serius, maka semestinya ia memiliki data yang bisa dipercaya.
“Perlu diperjelas juga kudeta yang dimaksud dan bentuknya seperti ini apa?” kata dia.
“Apabila hal ini hanya dibiarkan menjadi isu mengambang tanpa ada kejelasan ujungnya maka hanya akan menimbulkan kegaduhan,” terangnya.
Sementara, katanya, para menteri seharusnya mendesak anggota dewan PDIP tersebut untuk membuktikan ucapannya soal kudeta merangkak.
“Seharusnya para menteri harus mendesak politisi PDIP untuk membuktikan ucapannya,” ungkapnya.
“Jika isu ini digulirkan hanya untuk mendesak Presiden melakukan perombakan kabinet, maka penggunaan kalimat ‘hati-hati kudeta merangkak’ sangat berlebihan,” pungkasnya.
