DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah akan bersikap tegas terhadap massa demo omnibus law yang melakukan kerusuhan. Semua pelaku dan aktor yang menunggangi kericuhan tersebut akan diproses hukum.
“Sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal,” kata Menko Polhukam Mahfud Md, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020).
Mahfud pun kembali mengulangi pernyataannya. Dia menegaskan, pemerintah akan menindak tegas semua pihak yang melakukan aksi perusakan, pembakaran hingga penjarahan saat demo tersebut.
“Saya ulangi 7 sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal,” ujarnya.
Mahfud menyayangkan tindakan para pendemo yang merusuh. Apalagi melakukan perusakan hingga pembakaran terhadap fasilitas umum.
“Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusaka fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah,” tutur Mahfud.
“Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan,” sambungnya.
Mahfud menegaskan, Omnibus Law Cipta Kerja dibuat justru untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Omnibus Law, pemerintah ingin memastikan adanya penciptaan lapangan pekerjaan.
“Perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi dan kemudahan berusaha serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya,” tambah Mafhud.
