DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyentil Gatot Nurmantyo soal menjadi pemimpin yang tidak selalu bisa melakukan hal di luar kewenangannya.
Dikutip dari tayangan YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (21/20/2020), mulanya Mahfud MD menanyakan kritik dengan isu baru yang dilontarkan KAMI.
“Saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk mengatakan misalnya ‘KAMI’ itu oposisi. Saya enggak, bukan apa-apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari KAMI itu yang dikritik?” tanya Mahfud MD.
Ia menjelaskan, selama ini poin yang menjadi kritikan oleh koalisi yang dipimpin Gatot Nurmantyo yang saat itu juga diundang sebagai pengisi acara ILC hanya mengulang kritik-kritik lama.
“Soal oligarki? Itu kritik kita juga pada Pak Gatot ketika jadi panglima. Korupsi? Kritik kita juga dulu. Pro komunis? Juga dulu ada begitu. Anda liberal? Ada juga dulu,” papar Mahfud MD.
Ia merasa bahwa pemikiran dan kritik KAMI tidak memberikan terobosan baru bagi sistem demokrasi di Indonesia sehingga ia merasa koalisi tersebut belum begitu menyentilnya.
“Semua kritik itu sudah ada sehingga ini tidak merasa ‘wah ini ada pikiran baru dari kelompok ini’. Saya ingin tahu apa yang baru dari yang sudah-sudah,” ujar Mahfud MD.
Ia melanjutkan, setiap orang yang diberi amanah memimpin atau diberi kekuasaan akan sulit melakukan hal yang ingin dia lakukan karena sudah ada porsinya masing-masing.
“Saya ingin katakan, bukan hanya orang dikritik, bahkan orang yang sudah memimpin meskipun ideal sebelum memimpin, sesudah memimpin dapat dikatakan enggak bisa berbuat apa-apa di luar bidangnya,” ungkap Mahfud MD.
Menkopolhukam ini lantas mengambil contoh yang dialami oleh Mantan Ketua MPR RI Amien Rais.
“Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apakah dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara enggak berubah. Korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak,” kata Mahfud.
Berpindah dari kasus Amien Rais, Mahfud melanjutkan mengambil contoh dengan yang dialami Gatot Nurmantyo.
“Pak Gatot, pernah jadi panglima. Mana komunisnya enggak ditangkap. Loh sekarang bicara komunis,” sindir Mahfud MD.
“Bukan Pak Gatot tidak mau. Dia tidak berwenang dibidang itu,” lanjutnya.
Menurut Mahfud, ketidakberdayaan paa pejabat mengambil alih pekerjaan bidang lain itu tak lain karena negara sekarang menganut sistem demokrasi.
“Nah itulah konsekuensi dari demokrasi, kalau mau beres tidak ada yang begitu-begitu. Kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi. Sudah. Ambil kau lakukan apa yang kau mau lakukan, kita ikut,” pungkasnya.
