DEMOKRASI.CO.ID - Kontroversi sepertinya selalu menyertai setiap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Baik sebelum maupun saat tanah air dilanda pandemi Covid-19 seperti saat ini.
“Kontroversi tentang persyaratanlah, bisa calon independen atau enggak, apakah tidak sebaiknya parpol itu dibatasi saja, yang mendukung misal maksimal sekian, biar tidak diborong satu orang. Selalu ada kontroversi,” ucap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam acara webinar Mappilu PWI, Kamis (1/10).
Saat ini, lanjut Mahfud, hal yang terus hangat diperbincangkan adalah kontroversi lanjut atau tidaknya Pilkada Serentak. Kekhawatiran muncul di masyarakat karena saat ini jumlah kasus positif Covid-19 cenderung terus bertambah tinggi.
Ada yang menolak penyelenggaraan Pilkada, tapi ada juga yang ingin Pilkada tetap dilangsungkan sesuai jadwal.
“Didahului dengan kontroversi, karena di tengah-tengah masyarakat itu terjadi juga kontroversi, bukan hanya di lingkungan parpol dan penyelenggara,” ucap Mahfud.
“Di tengah-tengah masyarakat ada yang katakanlah pilkada itu harus ditunda karena berbahaya, untuk menyelamatkan rakyat tidak perlu kita menyelenggarakan pilkada sekarang ini,” tambahnya.
Namun, menurut sebagian kalangan, lanjut Mahfud, pelaksanaan Pilkada harus tetap dilakukan meski di tengah bahaya pandemi Covid-19.
“Tapi sebagian masyarakat, juga di parpol, ingin Pilkada tetap digelar. Pilkada ya pilkada, penyakit ya penyakit. Terjadi perdebatan itu, pada akhirnya putusan harus diambil,” ucapnya.
“Keputusan harus diambil, pasti ada yang setuju ada yang tidak, itu biasa. Tidak pernah dalam satu momen Pilkada itu taak ada kontroversi. Jangankan di tingkat nasional, di tingkat daerah saja kontroversi selalu muncul tentang Pilkada ini,” tandasnya.
