DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinvest) Luhut Binsar Pandjaitan memang sedang fokus mengawal pengadaan vaksin Covid-19, sesuai dengan jabatan barunya sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).
Untuk itu, ia pun berani mengeluarkan perintah langsung ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memastikan para perusahaan farmasi menjual vaksin Covid-19 dengan harga yang wajar.
Pasalnya, pemerintah memang sudah memiliki kumpulan data mengenai harga obat berbasis Free on Board (harga barang di tempat asal) dari negara-negara eksportir seperti India, Tiongkok dan Jerman. Namun ini harus didukung dengan pasar farmasi Indonesia yang menjual obat-obatan Covid-19 dengan harga wajar, sehingga Menkes Terawan yang bisa mengawasi hal tersebut.
“Database ini akan digunakan untuk mengevaluasi kewajaran harga obat-obatan Covid19 yang ada di pasar, dan saya minta pak Terawan (Menkes) untuk mengawasi secara ketat hal ini,” ungkapnya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Ketersediaan dan Kewajaran Harga Obat/Farmasi untuk Covid 19 di Jakarta pada Senin, 05 Oktober 2020.
Lebih lanjut, Luhut juga minta Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir turut memastikan ketersediaan obat-obatan Covid-19 ini agar tidak terjadi pemesanan ganda, bahkan dia meminta agar Kementerian BUMN melakukan sinkronisasi kebijakan pemesanan obat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Saya melihat Kemenkes sudah mengalokasikan anggaran untuk ini, namun pemerintah daerah melalui APBD juga menganggarkan. Oleh karena itu, perlu ada sinkronisasi anggaran antara pusat dan daerah dalam pengadaan obat ini,” jelas Luhut, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Selain itu, ia kembali menyerukan agar produsen obat Covid 19 dalam negeri tidak mainkan harga jual di pasaran.
“Kalbe Farma, Bio Farma, Indo Farma dan perusahaan farmasi lainnya saya minta jangan buat harga yang terlalu tinggi, sesuai kewajaran saja karena ini masalah kemanusiaan dan tolong perhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit saat ini,” pungkas Luhut.
