DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilihan telah memilih opsi tetap menggelar Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember.
Padahal, banyak suara-suara yang menyerukan agar pilkada di tengah pandemi Covid-19 sebaiknya ditunda. Dikhawatirkan, pilkada akan menjadi klaster baru penyebaran virus mematikan asal China itu.
Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono mengatakan, pemerintah dan pemangku kebijakan di negeri ini harus berlaku adil.
Kalau pilkada digelar yang diklaim akan dilakukan dengan protokol kesehatan ketat, seharusnya semua kegiatan seperti pendidikan bisa dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat pula.
“Jika Pilkada Desember tetap lanjut dengan prokes ketat, maka agar konsisten dan adil, sebaiknya semua kegiatan yang sampai hari ini ditutup, dibuka lagi dengan prokes yang ketat juga,” kata dia lewat akun Twitter @agusjabo33, Sabtu (3/10).
Menurutnya, kalau seperti sekarang, pilkada lanjut sementara yang lain ditutup, itu namanya pemerintah inkonsisten dan tidak adil.
Dan yang mengherankan dari kebijakan pemerintah, pilkada tetap lanjut, sementara pemilihan kepala desa (Pilkades) ditunda.
“Jangan plintat-plintut, mencla-mencle menegakkan aturan, mengijinkan kegiatan karena ada kepentingan. Ruwet!” demikian Agus Jabo Priyono.
