DEMOKRASI.CO.ID - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menganggap, bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya yang meminta agar provinsi, kabupaten, kota untuk tidak sok-sokan lockdown disebut menyinggung kepala pemerintah daerah.
Ia mengatakan bahwa pernyataan jelas dan keras tersebut merupakan pernyataan paling keras terkait dengan hubungan pemerintah pusat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Selain keras, pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan yang paling terbuka yang menunjukan adanya perbedaan sikap dan keputusan politik antara Presiden dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Hal ini menguatkan sinyal-sinyal adanya ketegangan antara Gubernur DKI Jakarta dengan pemerintah pusat,” kata Ray dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi, Senin 5 Oktober 2020.
“Ketegangan apa? Ketegangan yang tak muncul di permukaan tapi jamak diketahui di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, sikap Anies yang sering berbeda dengan pemerintah pusat, khususnya terkait dengan Covid-19 ini, bukan saja dapat menyebabkan ketidaksinkronan arah penanganan pandemi secara nasional.
Lanjutnya, hal ini dapat memberikan efek makin sulitnya membuat keseimbangan antara penanganan Covid-19 dengan pemulihan ekonomi.
“Tapi juga perbedaan itu dilihat sebagai tindakan politis Gubernur DKI semata. Untuk apa? Tentu saja yang paling dekat dalam hal menaikkan popularitas,” katanya.
Ray menuturkan, ada pandangan bahwa sikap Anies yang banyak berbeda dengan cara pemerintah pusat itu tidak semata karena memang DKI membutuhkan langkah yang berbeda, tapi juga bagian dari strategi Anies mendulang popularitas.
Tentu saja yang terbaru dalam hal ini adalah keterbukaan Presiden Jokowi yang menyindir Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Di sisi lain, selama ini Presiden selalu mendorong menterinya yang menghadapinya tanpa harus terlihat melibatkan dirinya.
Menurut dia, salah satu faktornya bahwa Presiden juga melihat lemahnya posisi para menteri dalam hal berhubungan dengan masalah penanganan Covid-19 di DKI.
Ray mengatakan, mencuatnya perbedaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Anies Baswedan. Airlangga juga seperti tidak berbeda dengan menteri non ketua umum partai. Airlangga seperti tidak mendapat dukungan dari internal partai.
“Golkar DKI misalnya, sama sekali tidak bereaksi apa pun atas kebijakan PSBB DKI. Padahal, di tingkat nasional, ketum Golkar sudah memperlihatkan sikap terkejut atas rencana PSBB dimaksud,” katanya.
Ray menambahkan, ketum partai besar sekalipun tidak mendapat dukungan yang memadai dari internal partainya dalam hal kebijakan pemerintah pusat. Inilah yang menjadikan Jokowi akhirnya mulai melibatkan dirinya secara langsung.
Artikel Asli
