DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Jokowi menyindir kinerja anak buahnya yang terus mengimpor komoditas garam ke Tanah Air. Padahal, kata dia, untuk urusan impor harusnya bisa ditekan jika produksi nasionalnya diperbaiki.
“Masih rendahnya produksi garam nasional kita, sehingga kemudian cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu gitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 5 Oktober 2020.
Menurut Jokowi, selain soal produksi, ia juga menyebut juga permalasahan lain pada kualitas garam. Garam rakyat yang diproduksi oleh petani tidak terserap oleh industri karena kualitasnya.
“Sebagai contoh dari kebutuhan garam nasional di tahun 2020 sebanyak 4 juta ton per tahun dan produksi garam nasional kita baru mencapai 2 juta ton akibatnya alokasi garam untuk kebutuhan industri masih tinggi yaitu 2,9 juta ton,” kata dia.
“Kemudian data per 22 September data yang terima masih 738.000 ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri kita. Ini agar dipikirkan solusinya hingga rakyat, garamnya bisa terbeli,” lanjutnya.
Jokowi pun meminta area pertanian garam diperluas. 10 Provinsi yang menjadi produsen garam harus dimaksimalkan. Ia menyebut, persoalan ketersediaan garam ini sudah diketahui sejak lama, tapi tidak dicarikan solusinya.
“Artinya penggunaan inovasi teknologi produksi terutama washing plant harus betul-betul kita kerjakan, sehingga pasca produksi itu betul- betul bisa memberikan ketersediaan, terutama dalam gudang penyimpanan,” lanjut Presiden Jokowi.
