DEMOKRASI.CO.ID - Massa pegawai non-PNS dari Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta berunjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta. Mereka ingin menyampaikan tuntutan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tidak ada PHK di masa pandemi virus Corona (COVID-19).
Aksi unjuk rasa ini digelar di depan Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, sekitar pukul 10.30 WIB, pada Kamis (22/10/2020). Peserta aksi menggunakan pakaian dinas berwarna biru, khas AGD DKI. Selain itu, ada 10 pendemo yang menggunakan hazmat.
Massa berkerumun menutup sebagian Jalan Medan Merdeka Selatan. Kendaraan hanya bisa melintas di satu jalur paling kanan. Akibatnya, lalu lintas di sekitar Balai Kota tersendat.
Sejumlah spanduk juga dibentangkan oleh massa. Mereka juga menuntut hak sebagai tenaga kesehatan. Massa melakukan orasi dengan membawa atribut demo, seperti spanduk hingga miniatur ambulans Pemprov DKI.
“Tolak PHK tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19,” demikian salah satu bunyi spanduk tuntutan pendemo.
Pengurus PP AGD Dinkes DKI Jakarta Abdul Adjis menjelaskan awal mula terjadi masalah di kalangan internalnya itu ketika pimpinan mereka membubarkan perkumpulan serikat pekerja mereka. Hal itu disebutkannya terjadi pada akhir 2019.
“Kami tenaga kesehatan di bawah Pemprov DKI Jakarta unit Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kami tenaga kesehatan yang sedang kisruh, sedang berselisih dengan pimpinan kami. Kisruhnya dimulai tahun lalu, di akhir tahun lalu, yang dimulai oleh pimpinan kami yang membubarkan perkumpulan kami,” ungkap Adjis.
Dalam aksinya, massa meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menemui mereka. Massa kemudian membandingkan dengan tindakan Anies yang sempat menemui massa demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja dua pekan lalu.
“Pak Anies, Kenapa Massa Demo Omnibus Law ditemui, kami tidak?” ujar salah satu orator di atas mobil komando.
Dia pun mempertanyakan alasan Anies menemui para pendemo tolak omnibus law. Sementara, karyawan AGD DKI yang notabenenya merupakan karyawan Pemprov DKI tak ditemui Anies.
“Apa karena mereka merusak halte? Kami pegawai AGD DKI, Pak. Dari tadi pagi tidak ada tanda-tanda ditemui,” katanya.
Demo kian panas, sejumlah massa yang berada di depan pagar Balai Kota DKI mencoba merangsek masuk ke dalam. Massa tampak menggedor-gedor pagar Balai Kota DKI. Namun, aksi itu dicegah oleh orator.
“Tahan dulu, tahan,” ujar orator.
Untuk diketahui, pada 8 Oktober 2020 lalu, Anies sempat menemui massa mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja usai meninjau halte TransJakarta yang dibakar dan dirusak. Anies kala itu berpesan agar mahasiswa tetap tertib.
Maksud hati ingin bertemu Anies, massa terpaksa gigit jari. Perwakilan massa hanya diterima oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Sekjen PP AGD Dinkes DKI Jakarta M. Samsudin mengatakan ada 5 orang yang bertemu dengan perwakilan dari Pemprov DKI. Dari pertemuan itu, Pemprov DKI menyebut akan melakukan kajian dari apa yang disampaikan perwakilan massa.
“Tadi ketemu dengan kepala Kesbangpol DKI Jakarta, dengan Plt Sekdis (Dinkes) dan dua orang dari Disnakertrans tadi diputuskan bahwa akan ada kajian ulang dalam waktu dekat mengenai semua tuntutan kita baik dari serikat, baik dari pemutusan kerja sepihak termasuk, pemberian SP2 yang tidak mendasar,” ujar Samsudin kepada wartawan di lokasi.
Samsudin mengultimatum apabila dalam waktu tiga hari kerja tidak ada tindak lanjut dari Pemprov DKI maka PP AGD Dinkes DKI akan kembali berunjuk rasa di depan kantor Anies Baswedan dengan massa yang lebih besar.
Rencananya, mereka akan kembali melakukan aksi pada Rabu (28/10) bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
“Kami beri waktu tiga hari ke depan, belum juga ada arahan, maka kami akan turun kembali dengan kekuatan lebih besar lagi. Antara Rabu (turun aksi lagi), Sumpah Pemuda itu,” katanya
Massa akhirnya membubarkan diri. Mereka bubar setelah perwakilan dari massa selesai bertemu dengan Pemprov DKI.
