DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara berpendapat, Purnawirawan TNI yang aktif di panggung politik tidak bisa dihindari. Kata Igor, penyaluran akan hasrat kekuasaan para Purnawirawan TNI tidak pudar.
Dia melanjutkan, Purnawirawan TNI yang maju di berbagai kontestasi Pemilu dan Pilkada menunjukkan bahwa gerak politik mereka tidak berhenti. “Mereka berhasil mengalami diaspora lewat tatanan dan sistem yang mengalami perubahan,” ujar Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Sabtu (3/10/2020).
Hal tersebut dikatakan Igor menanggapi pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang mengingatkan, purnawirawan agar memegang teguh prinsip.
Menurut Igor, jumlah Purnawirawan TNI yang mencoba keberuntungannya di pentas politik demokrasi semakin banyak. Selain partai politik (Parpol), lanjut dia, institusi TNI memang sumber rekrutmen kepemimpinan daerah dan nasional.
“Peran purnawirawan TNI seperti Moeldoko, Hendropriyono, Luhut Panjaitan dan sekarang Prabowo Subianto di dalam lingkaran istana membuktikan, posisi purnawirawan TNI punya privilese, yang tidak diperoleh kelompok pensiunan lainnya,” kata Igor.
“Begitu juga di luar istana Jenderal purnawirawan TNI, seperti Gatot Nurmantyo (GN) juga cepat mendapat tempat di hati masyarakat yang anti terhadap kebijakan pemerintah sekarang ini,” tambah Direktur Survei dan Polling Indonesia (SPIN) itu.
Igor melihat, banyak dari masyarakat yang anti terhadap kebijakan pemerintah saat ini berharap agar Gatot Nurmantyo menjadi pemimpin gerakan moral dan penyeimbang bagi pemerintah, di saat Parpol melempem menjadi oposisi.
“GN mengambil alih peran Prabowo Subianto tahun 2014-2019 dan mengambil ceruk pemilih Prabowo yang kecewa karena bergabung dalam pemerintahan Jokowi,” tuturnya.
Pasca Reformasi lanjut dia, banyak purnawirawan TNI berkiprah menjadi anggota Parpol, bahkan mendirikan Parpol dan punya konstituen cukup besar. “GN praktis sudah punya pengikut, tetapi sebaiknya juga punya kendaraan politik jika mau terus eksis sampai 2024. Tidak cukup signifikan hanya lewat gerakan KAMI,” ungkapnya.
Dia pun memprediksi perlahan KAMI ditransformasikan sebagai partai politik. “Atau Gatot Nurmantyo bisa coba menjadi ketum Partai Umat Amien Rais yang baru, dan Din Syamsuddin menjadi Sekjennya,” ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, saat Jokowi lengser di 2024, peluang figur purnawirawan TNI menjadi pemimpin nasional berikutnya seperti SBY potensial terwujud. Sekarang ini kata dia, dari kalangan militer ada dua Jenderal Purnawirawan TNI yang dipandang oleh publik nanti di 2024.
“Yang satu berada di dalam pemerintahan, Prabowo Subianto, yang satu lagi berada di luar pemerintahan, Gatot Nurmantyo,” katanya.
Sedangkan dari kalangan sipil, lanjut dia, persaingan politik menuju 2024 ada pada kepala daerah potensial, seperti Anies Baswedan (DKI Jakarta), Ridwan Kamil (Jawa Barat), dan Ganjar Pranowo (Jawa Tengah).
“Pertanyaan pentingnya sekarang adalah apakah para purnawirawan TNI di luar istana seperti Gatot Nurmantyo dengan KAMI selain deklarasi dan mengkritik dapat memberi manfaat langsung (kesejahteraan) pada rakyat kecil di masa sulit pandemi Covid-19 sekarang ini. Tentu nanti masyarakat bisa menilai,” pungkasnya.
