DEMOKRASI.CO.ID - Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU menyisakan drama. Penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out Fraksi Demokrat mewarnai jalannya paripurna.
Paripurna DPR itu berlangsung kemarin siang, Senin (5/10/2020). Rapat dibuka sekitar pukul 15.20 WIB dan dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel turut hadir secara langsung di ruang rapat.
Paripurna tersebut dihadiri 61 anggota Dewan yang hadir fisik, serta 195 anggota Dewan hadir secara virtual. Totalnya, rapat dihadiri 318 anggota DPR.
Puncaknya, paripurna DPR tersebut mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU di tengah sederet penolakan publik lewat aksi demonstrasi hingga pernyataan sikap.
Berikut sederet drama yang mengiringi pengesahan RUU Cipta Kerja:
Paripurna Penutupan Masa Sidang Dipercepat
RUU Cipta Kerja rampung dibahas pada Sabtu (3/10) malam. Badan Legislasi DPR dan pemerintah setuju membawa RUU tersebut untuk pengesahan di paripurna.
Keputusan itu pun menuai protes. Kalangan buruh bereaksi dan berencana demo pada 6-8 Oktober 2020.
Sebelumnya beredar informasi rapat paripurna DPR RI itu dijadwalkan tanggal 8 Oktober 2020. Namun pada Senin (5/10), muncul kabar bahwa paripurna RUU Cipta Kerja dilangsungkan di hari tersebut. DPR lalu menggelar rapat konsultasi pengganti Bamus hingga akhirnya bersepakat paripurna diselenggarakan siang itu juga.
Benar saja, para menteri yang mewakili pemerintah berdatangan ke gedung DPR. Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja yang sekaligus penutupan masa sidang langsung digelar.
Meski demikian, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin membantah pengesahan RUU Cipta Kerja dipercepat. Menurutnya, rapat paripurna sudah sesuai jadwal yang disepakati.
“Nggak dicepetin. Memang jadwalnya. Jadwal itu kan tergantung kesepakatan bamus saja,” kata Azis di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).
Di sisi lain, Azis tidak menampik bahwa masa reses anggota DPR dipercepat dari jadwal semula. Alasannya, ada anggota Dewan yang positif Corona. Dibanding gedung lockdown, DPR memilih mempercepat reses.
“Tadinya kita mau lockdown tapi kan karena situasi sudah mendekati ini akhirnya daripada tambah lagi akhirnya kita percepat (reses) disepakati atas usulan pimpinan-pimpinan fraksi,” kata Azis.
Demokrat-PKS Tolak RUU Cipta Kerja, 7 Fraksi Mendukung
Dari 9 fraksi yang ada di DPR, dua fraksi menolak RUU Cipta Kerja. Dua fraksi itu adalah Demokrat dan PKS.
Tujuh fraksi lain, yaitu Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, menerima RUU Cipta Kerja.
Diwarnai Debat Panas
Sidang paripurna pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja diwarnai debat panas antara peserta rapat dengan pimpinan DPR. Demokrat ngotot ingin menyampaikan pandangan fraksinya terkait penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.
“Kami mohon biarkan kesempatan diberikan kepada fraksi-fraksi untuk bisa memberikan pandangan dan sikapnya. Ini RUU yang kami anggap sangat penting, dan juga kami ingin supaya publik tahu paling tidak mengapa fraksi kami menyatakan penolakannya terhadap RUU,” kata anggota Fraksi Demokrat, Benny Harman.
Selaku pimpinan rapat paripurna, Azis Syamsuddin menjawab bahwa pandangan fraksi sudah termasuk dalam penjelasan yang disampaikan oleh Supratman. Belum selesai Azis berbicara, Benny kembali interupsi. Ia tetap ngotot agar fraksi diberi kesempatan menyampaikan pandangan terkait RUU Cipta Kerja yang akan disahkan
Pada akhirnya, tiap fraksi mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangan terkait RUU Cipta Kerja.
Demokrat Walk Out!
Fraksi Partai Demokrat memilih walk out dari pembahasan pengesahan RUU Cipta Kerja. Sebelum WO, ada debat panas antara PD dan pimpinan DPR yang memimpin rapat.
Anggota Fraksi Demokrat mengajukan interupsi agar pengesahan RUU Cipta Kerja ditunda atau voting. Setidaknya tiga politikus Demokrat interupsi yaitu Irwan, Didi Irawadi, dan Benny K Harman. Namun, Azis Syamsuddin tetap melanjutkan rapat.
“Kalau demikian, kami Fraksi PD menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab,” kata Benny. Setelah itu, anggota F-PD keluar dari ruang sidang.
Tok! RUU Cipta Kerja Sah Jadi UU
Setelah Fraksi Demokrat walk out, paripurna DPR tetap dilanjutkan dengan penyampaian pendapat pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Azis lalu meminta persetujuan anggota Dewan yang hadir untuk pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Pertanyaan itu mendapat persetujuan dari anggota DPR di ruang rapat.
“Perlu kami sampaikan berdasarkan yang telah kita simak bersama. Sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?” tanya Azis.
“Setuju,” jawab anggota Dewan yang hadir.
