DEMOKRASI.CO.ID - Sebuah drama tersaji pada Rapat Paripurna DPR RI yang membahas pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-udang. Ketua DPR Puan Maharani tertangkap kamera mematikan mikrofon saat anggota fraksi Demokrat Irwan Fecho menyampakan interupsi.
Atas peristiwa tersebut, anggota Komisi VI DPR RI fraksi Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, seharusnya pimpinan sidang berlaku secara adil, bukan malah mematikan mikrofon.
“Yang bisa matikan seluruh mikrofon hanya satu, yaitu yang ada di meja ketua. Sebaiknya DPR kembali menjadi wakil rakyat yang aspiratif dan tetap menjaga demokrasi. Pasti fraksi-fraksi membawa kepentingannya masing-masing,” kata Herman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/10).
Dia meminta agar parlemen dapat saling menghargai perbedaan pendapat dalam rapat paripurna.
“Tetapi tetap menjaga proses demokrasi dengan baik, saling menghargai, dan memberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Toh ada di tatibnya,” tambahnya.
Dengan adanya tata tertib rapat paripurna, kata Herman, seharusnya pimpinan sidang tidak sewenang-wenang mematikan mikrofon ketika anggota dewan tengah melakukan interupsi.
“Berpegang teguh saja pada tatib yang berlaku, bukan kesewenang-wenangan pimpinan. Pimpinan di DPR hanya sebagai speaker, karena hakikatnya pengambilan keputusan hak kolektif dan kolegial seluruh anggota,” tandasnya.
