DEMOKRASI.CO.ID - Pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja membakar emosi para buruh dan mahasiswa yang turun ke jalan menggelar demo. Bahkan demoyang digelar di beberapa wilayah, termasuk di depan Istana Negara ricuh dan terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian.
Ketika demonstran memanas, Presiden Joko Widodo justru tak berada di Istana Negara dan memilih terbang ke Kalimantan Tengah meninjau lumbung pangan. Hal ini pun disesalkan banyak pihak, salah satunya Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin.
“Saya sesalkan presiden tidak berada (di Istana Negara) seharusnya memberi jawaban, jangan menonton demonstrasi dari jauh,” ujar Din dalam acara virtual Tanya Jawab Cak Ulung yang digagas Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/10).
Presiden Joko Widodo yang melekat dengan predikat pro rakyat, seakan terbantahkan di mata Din Syamsuddin. Pasalnya, Jokowi bukan menemui para buruh untuk berdialog bersama, malah memilih pergi ke wilayah lain.
“Kalau betul-betul pro rakyat, apa salahnya sih (mendengar) aspirasi rakyat kaum pekerja, kan baik-baik saja. Dan tadi kawan-kawan serikat pekerja pada sarasehan kebangsaan, membongkar, semua ada masalah-masalah dalam UU (Cipta Kerja) itu,” ucapnya.
Dengan sikap pemerintah seperti saat ini, ia menilai justru tidak hanya rakyat yang dirugikan, namun reputasi pemerintah juga akan rusak di mata rakyat maupun dunia.
“Sikap keras kepala pemerintah terkait omnibus law, pilkada dan lain-lain ini bahaya. Mohon maaf bukan bahaya bagi bersama, bahaya bagi pemerintah sendiri. Dan saya tidak yakin (pemerintah) akan bisa menanggulangi nanti,” tandasnya.
