DEMOKRASI.CO.ID - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN menyatakan, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah harus dibatalkan.
Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi mengatakan pada 5 Oktober 2020 merupakan hari berkabung bagi masyarakat adat. Oleh karena itu mengajak seluruh masyarakat adat untuk mengibarkan bendera setengah tiang atas kabar duka pengesahan Omnimbus Law tersebut.
“Mari sejenak seluruh rakyat Indonesia kita naikkan bendera setengah tiang sebagai simbol duka atas pengesahan UU Omnibus Cilaka (Cipta Kerja),” kata Rukka, Selasa (6/10/2020).
Dia memastikan UU Cipta Kerja sama sekali tidak melibatkan masyarakat adat untuk bersuara menyampaikan pendapat, padahal selama ini mereka adalah orang yang sering bersinggungan dengan investor ketika masuk ke wilayah adat.
“Partisipasi masyarakat adat sangat minim, tidak pernah ada konsultasi dengan kami. Bahkan pembahasan diam-diam UU Ciptaker ini memanfaatkan masa pandemi saat masyarakat adat sedang melakukan pembatasan sosial demi kesehatan,” ujarnya.
Rukka menjelaskan, Omnibus Law merupakan ancaman terhadap Peraturan Daerah Masyarakat Adat yang sudah ada di beberapa daerah yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat.
“Keberadaan berbagai Perda itu terancam dicabut oleh pemerintah melalui kewenangan yang diberikan oleh RUU Cipta Kerja jika keberadaan Perda-perda tersebut menghambat kewenangan pemerintah pusat dalam merubah kawasan hutan menjadi kawasan usaha dan dengan alasan menghalangi investasi,” jelasnya.
Selain itu, kewenangan Pemda dalam memberikan izin juga dihapus oleh RUU Cipta Kerja, artinya pengawasan masyarakat terhadap proses perizinan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan semakin tertutup.
“Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pencabutan Perda dan PP harus dilakukan dengan putusan Mahkamah Agung,” lanjutnya.
Lebih lanjut, pasal lain yang menyinggung masyarakat adat dalam RUU Cipta Kerja antara lain pasal 82 tentang Izin HGU 90 tahun, pasal 82A hanya sanksi administratif kepada investor yang melanggar izin, Pasal 22 investor yang merampas wilayah adat tanpa persetujuan Masyarakat Adat hanya diberikan sanksi administratif bukan sanksi pidana.
Dan pasal 69 yang menghapus pengecualian bagi Masyarakat Adat untuk berladang dengan cara membakar sebagaimana sebelumhya telah diakui di dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Undang-undang ini bertentangan dengan penghormatan terhadap masyarakat adat yang sudah ada di dalam UUD pasal 28I ayat 3 dan 18B ayat 2. Standar HAM internasional juga menyatakan perampasan hak masyarakat adat adalah diskriminasi rasial,” tandas Rukka.
Sebelumnya, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin (5/10/2020).
Proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna.
Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.
