DEMOKRASI.CO.ID - Insiden pembububaran acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) juga jadi perhatian anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Dia pun mencecar Kapolri Jenderal Idham Azis terkait peristiwa itu.
Pasalnya, pembubaran yang dilakukan aparat kepolisian terhadap acara yang diinisiasi oleh Mantan Panglima Gatot Nurmantyo itu dinilai tak adil.
Sebab, ada sekolompok orang yang melakukan aksi di depan Gedung Joang 45 Surabaya dalam waktu bersamaan dengan deklarasi KAMI. “Saya lihat mungkin kurang lengkap di videonya itu, orang yang demo di luar kok tidak dibubarkan? Ini tak adil,” kata Politisi Gerindra itu saat rapat kerja bersama Kapolri Idham Azis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).
Kendati begitu, ia tetap sepakat jika pembubaran acara tersebut dengan alasan menghindari kerumunan massa di tengah Pandemi Covid-19. Hanya saja, kata anak buah Prabowo Subianto ini, pembububaran acara KAMI terkesan diberlakukan tidak adil.
“Jadi agar terjadi persepsi macam-macam, saya kira kedepan penerapan keadilan itu penting pak Kapolri,” tuturnya seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Rabu (30/9/2020).
Habiburrahman tak menampik bahwa acara KAMI tersebut bersifat politis. Namun, yang ia sayangkan pihak aparat hanya membubarkan deklarasi KAMI, sementara aksi di luar Gedung Joang tetap berlangsung.
“Ini politis, Pak. Orang yang terlibat juga orang-orang politik. Setiap kejadian bisa saja dipersepsikan macam-macam, jadi orang yang melanggar Covid-19 baik yang di dalam maupun di luar itu sama-sama dibubarkan,” tandasnya.
Sebelumnya, Kapolrestabes Surabaya Kombes Jhonny Edison Isir mengatakan, pihaknya terpaksa membubarkan deklarasi KAMI. Hal itu dilakukan untuk menjaga kondusivitas Kota Pahlawan tersebut. “Surabaya itu kan kondusif, ada deklarasi untuk apa, justru memancing reaksi, inikan mau pilkada,” kata Kombes Jhonny Isir, Senin (28/9/2020).
Mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2017 itu menegaskan, tidak hanya kelompok KAMI, kelompok lain yang menamakan KITA (Koalisi Indonesia Tetap Aman) juga turut dibubarkan. Sebab, jika dibiarkan salah satunya saja, maka dikhawatirkan keamanan dan ketertiban hingga kondusifitas Surabaya terganggu.
