DEMOKRASI.CO.ID - Program Literasi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang dilaksanakan oleh Siberkreasi disoal, karena diketuai oleh Herman Josis Mokalu (Yosi Project Pop) yang dinilai tidak kompeten.
Salah satu yang sependapat dengan penilaian tersebuat ialah pakar telematika, Roy Suryo. Karena menurutnya, Kemenkominfo tidak objektif dalam menunjuk pelaksana program literasi digital.
“Saya sebut Yosi ini enggak punya kompetensi sama sekali. Kita hanya tahu dia sebagai artis, artis project pop, artis yang ngocol lah. Okelah dia bisa bikin ketawa. Tapi kemampuan dia untuk mendidik literasi masyarakat, pengetahuan dia soal digital teknologi itu dipertanyakan,” ujar Roy saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/9).
Seharusnya, lanjut mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu, Kemenkominfo menunjuk orang-orang yang mempunyai latar belakang keilmuan yang terkait dengan literasi digital.
“Seorang yang mengajar digital tekhnologi itu dia punya kapasitas melakukan literasi ke masyarakat, entah itu seorang dosen, atau seorang pengajar, atau punya sertifikat digital,” ungkapnya.
Sebagai contoh, Roy menyebutkan pihak-pihak yang kompeten untuk menjalankan program tersebut. Diantaranya, bisa diserahkan ke kampus-kampus seperti UNAIR, UGM, UI, dan kampus-kampus lain yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Mereka (kampus) punya fakultas komunikasi, mereka punya jurusan yang berkompeten. Atau bisa saja diserahkan atau diajak ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia), artinya mereka yang punya teori, punya kemampuan untuk itu dan mereka bisa mendidik yang benar,” paparnya.
Karena itu, Roy Suryo mempertanyakan pola penunjukan Yosi Project Pop sebagai ketua Siberkreasi oleh Kemenkominfo. Sebab menurutnya, jangan sampai muncul dugaan proses tersebut diputuskan secara sepihak. Alih-alih hanya karena kedekatan sesorang terhadap pemerintah.
Jangan gara-gara dia condong atau pro ke pemerintah, gitu loh! Di twitter saya menyebut mereka ini piaraan pemerintah. Bahkan saya mengajak ayo kita tandaiin atau kita kasih kalung saja. Jadi kalau mereka-mereka lagi bikin Youtube, atau unggah konten itu rakyat tau, oh ini piaraan pemerintah ini. Jadi kita ngerti oh ini piaraan pemerintah, bayaran ini,” tuturnya.
“Dan faktanya, ada beberapa testimoni dari para influencer itu yang nyata-nyata mereka itu enggak ngerti, sebenarnya saya disuruh ngomong apa? Ini kan konyol banget. Artinya uang miliaran yang dihitung sama ICW sampai habis 90 M, ini enggak boleh sembarangan dipergunakan,” demikian Roy Suryo.
