DEMOKRASI.CO.ID - Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat, Andre Rosiade mengingatkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani ihwal keterlibatan tokoh asal Sumbar dalam pendirian negara Indonesia.
Hal itu seiring dengan pernyataan Puan agar Sumbar mendukumg negara yang Pancasila.
Andre berujar, pernyataan Puan itu tidak saja membuat kontroversi melainkan juga sudah menyinggung masyarakat Sumbar.
Ia menegaskan bahwa Sumbar merupakan provinsi pendukung negara Pancasila.
“Sumbar itu provinsi yang Pancasilais. Orang Minang sangat Pancasilais, bagi kami Pancasila UUD 1945 dan juga NKRI sudah final. Lalu saya ingin mengingatkan Mbak Puan ya. Ada tim 9 ya yang membantu merumuskan kalimat-kalimat Pancasila dari panitia itu 3 orang berasal dari Minang, Bung Hatta, Bung Yamin dan Haji Agus Salim,” kata Andre dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/9/2020).
Kendati menyinggung, Andre berkeyakinan ucapan Puan tidak berkmasud mendiskreditkan masyarakat Sumbar. Akan tetapi, Andre memandang Puan harus mengklarifikasi ucapannya terkait Sumbar.
“Tapi saya ingin berprasangka baik saja, bahwa pernyataan itu tidak bermaksud mendiskreditkan rakyat Sumbar. Saran saya supaya tak berpolemik berkepanjangan Mba Puan ini klarifikasi. Jangan sampai, mohon maaf, Mba Puan punya persepsi karena PDIP tak menang di Sumbar seakan akan kami tak Pancasilais gitu. Kami sangat Pancasilais,” ujar Andre.
Puan mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat dari rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
PDI Perjuangan mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur Sumatera Barat. Mulyadi akan berpasangan dengan Ali Mukhni yang kini menjabat bupati Padang Pariaman.
“Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka,” kata Puan.
Puan juga mengumumkan jagoan PDIP di dua provinsi 19 kabupaten kota lain. Pengumuman ini menjadi pengumuman gelombang terakhir pengumuman calon kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk pilkada 2020.