DEMOKRASI.CO.ID - Menanggapi dinamika yang terus berkembang mengenai penggunaan influencer untuk membantu pemerintah, juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, mengatakan influencer merupakan aktor penting dalam masyarakat berjaringan sebagai perkembangan era transformasi dan demokrasi digital.
Pernyataan Fadjroel Rachman bahwa influencer merupakan aktor penting dalam demokrasi menuai komentar dari mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Dia bertanya dan pertanyaan ini selanjutnya memancing reaksi netizen untuk membully Tifatul.
“Tanya: kalau anda itu influencer atau buzzer, Mas Fadjroel…” kata Tifatul melalui akun Twitter @tifsembiring.
Tidak terlalu mengejutkan jika kemudian ucapan Tifatul disambut kritik juga oleh netizen. Seorang netizen mempertanyakan posisi Tifatul dalam demokrasi: “Kalau kamu politisi atau poliTIKUS?”
Ditanya demikian, apalagi pakai kata “poliTIKUS,” Tifatul pun terpancing meladeninya dengan menjawab: “Wah ada yang kesinggung, situ buzzer yaa? Dah sarapan nasi bungkus?…”
Agar tidak tegang, akun Twitter @garislucuPKS menyarankan kepada Tifatul supaya menyampaikan kritik dengan pantun. Apalagi Tifatul dulu suka berpantun.
“Ustad, bisa gak kritiknya pake pantun? Biar lucu gitu,” katanya.
Dulu, Tifatul sering dikritik oleh Fadjroel — sebelum jadi pejabat negara. Tetapi Tifatul tidak pernah terlalu menanggapinya. Kemudian Tifatul ceritakan dulu juga pernah membuat sebuah pantun buat Fadjroel.
“Dulu, sering saya dinyinyirin sama Fajrul, males ngeladeninnya. Selama Fajrul jadi pejabat, baru sekali ini saya nanya sama beliau. Dulu ini pantun terakhir ke dia: Kalau berlayar di Sungai Kapuas/ Teringat kisah si putri Raja/ Kalau Fajrul tak juga puas/ Sila pergi ke laut saja,” kata Tifatul.
Pembicaraan tentang influencer mengemuka baru-baru ini, terutama setelah terungkap berapa anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk mereka. Kemarin, ahli telematika Roy Suryo mengusulkan supaya identitas influencer yang dipakai untuk membantu pemerintah bisa dikenali publik. Dengan demikian, masyarakat bisa memberikan penilaian kepada mereka.
“Tweeps, karena banyak ditengarai membuat fungsi PR (humas) resmi pemerintah makan gabut, menghabiskan uang rakyat hampir 100 milyar dan berpotensi memecah belah anak bangsa, ada baiknya influencer-influener piaraan rezim ini dikenali dan dipublish agar masyarakat tahu (& tidak dipercaya lagi)” kata mantan menteri pemuda dan olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Penggunaan jasa influencer yang dibiayai dengan anggaran miliaran rupiah untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dari aspek penyampaian komunikasi ke publik menjadi polemik yang tak berkesudahan.
Roy Suryo dalam tweet sebelumnya, mengkritik pernyataan juru bicara Jokowi, Fadjroel Rachman, yang menyebut para aktor digital sebagai key opinion leaders merupakan aktor penting dalam masyarakat berjaringan sebagai perkembangan era transformasi dan demokrasi digital.
“Tweeps, inilah kalau sudah mulai kehilangan akal sehat, influencer itu seharusnya hanya ibarat bumbu (suplemen) saja, digunakan bila perlu. Bukan dijadikan makanan pokok seperti sekarang ini, sehingga lembaga-lembaga PR resmi jadi unfaedah. Apa dibubarkan saja daripada hanya boros anggaran?” kata Roy Suryo.
Dalam siaran pers, Fadjroel Rachman mengatakan: “pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital, selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga.”
Dia mengatakan dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leaders di banyak negara demokrasi, sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik.
Menurutnya, perkembangan masyarakat digital dengan peranan para aktor digital, salah satunya influencer, sebagai kelas menengah adalah keniscayaan dari transformasi digital.
“Aktor digital akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial ekonomi dan politik,” katanya.
Fadjroel menyampaikan Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital.
