DEMOKRASI.CO.ID - Pandemi Covid-19 akan menjadi isu yang penting dalam pemilihan umum (pemilu) di semua negara, termasuk Indonesia. Namun, nama Prabowo Subianto sendiri mulai tenggelam di tengah krisis yang melanda tanah air.
Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan tampaknya sangat serius dalam bekerja hingga tidak memperhatikan menurunnya dukungan publik terhadap dirinya.
Digadang-gadang akan ikut kembali dalam perhelatan pemilu 2024, Prabowo sendiri terkesan diam dalam memanfaatkan situasi krisis.
Sebaliknya, Prabowo justru dianggap telah menyalahi prinsip-prinsipnya dulu. Tentu selain berkomitmen untuk masuk ke dalam pemerintahan.
Prabowo dulu dikenal dengan sentimen anti-China, namun keadaan saat ini menunjukkan ia tampak nyaman dengan Beijing. Buktinya, China adalah salah satu negara pertama yang dikunjungi oleh Prabowo setelah dilantik pada Oktober 2019.
Dimuat Nikkei Asian Review pada Rabu (30/9), Prabowo juga lah yang mengoordinasikan bantuan alat pelindung diri (APD) dari China ketika awal pandemi. Ia pun memimpin upacara penyambutan bantuan itu ketika tiba di Jakarta pada Maret dan Mei.
Bukti selanjutnya adalah “bungkamnya” Prabowo secara terbuka ketika kapal China berada di perairan Natuna Utara yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
“Kami memiliki tekad yang sama, Indonesia melihat China sebagai teman dekat, dan kami akan bekerja sama sebaik mungkin untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan,” kata Prabowo pada Mei.
Indonesia selama ini memang berusaha untuk netral terhadap sengketa Laut China Selatan. Meski pada saat yang bersamaan, Beijing mulai meningkatkan ketegangan dengan Jakarta.
Pakar hubungan internasional dan pertahanan dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah menyebut, langkah Prabowo untuk berbicara hati-hati dengan China adalah hal yang tepat, khususnya di tengah situasi ketegangan antara Beijing dan Washington yang dapat memicu perang proksi di Laut China Selatan.
“Meski China adalah ancaman, kita juga perlu melibatkan mereka. Indonesia sebenarnya membutuhkan China, dan China membutuhkan Indonesia,” kata Teuku, merujuk pada hubungan ekonomi kedua negara.
“Dan kita tidak bisa menyatakan negara mana pun sebagai musuh. Jika Prabowo terdengar terlalu tegas, itu akan membuat takut banyak orang,” sambungnya.
Anggaran pertahanan Indonesia di untuk tahun ini sendiri naik 22 persen dari tahun lalul, menjadi Rp 131,2 triliun. Jumlah tersebut telah dipotong 11 persen karena pandemi tetapi tetap menjadi yang terbesar bagi kementerian dan lembaga negara mana pun di Indonesia.
Dengan anggaran tersebut, Prabowo tampak berniat melanjutkan kontrak pembelian jet tempur Su-35 senilai 1,1 miliar dolar AS dari Rusia, meski ada ancaman sanksi dari AS.
Rezasyah mengatakan Rusia juga kemungkinan menjadi target sebenarnya dari pembicaraan pertahanan Prabowo dengan Turki dan Ukraina, yang memiliki stok persenjataan Rusia, karena sanksi AS tidak berlaku untuk barang-barang yang dibeli melalui pihak ketiga.
Secara terpisah, Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan Indonesia akan membeli fregat Iver Huitfeldt dari Denmark. Ada juga laporan bocor tentang Prabowo yang diduga menyatakan minat untuk membeli 15 pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria dan jet tempur Rafale dari Prancis.
Saat ini, Prabowo juga dilaporkan tengah merundingkan kembali kontrak proyek KFX/IFX dengan Korea Selatan, di mana Indonesia harusnya berkontribusi 20 persen dari total atau 1,7 miliar won.
Terlepas betapa seriusnya Prabowo dalam menjalani tugasnya, jajak pendapat menunjukkan dukungan terhadapnya semakin menurun, meski masih berada di posisi teratas.
Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan, Prabowo hampir disusul oleh sejumlah nama. Dalam survei pada Februari, 22 persen responden mendukung Prabowo, diikuti 9 persen untuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan 4 persen untuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Angka tersebut semakin tipis pada survei Mei, yaitu 14 persen untuk Prabowo, 12 persen untuk Ganjar, dan 8 persen untuk Ridwan Kamil.
“Ini yang saya sebut dampak Covid di peta pemilu, karena bisa memberi para pemimpin daerah sarana untuk unjuk gigi,” kata direktur eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi.
“Prabowo sebagai menteri pertahanan memiliki jabatan publik tetapi tidak selalu dapat menjelaskan pekerjaannya dalam menangani Covid sehingga visibilitasnya menurun,” pungkasnya.
