DEMOKRASI.CO.ID - Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 tembus 200 ribu kasus. Presiden Joko Widodo menyatakan fokus pemerintah dalam menangani pandemi virus corona tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Menurut Jokowi, penanganan di sektor kesehatan menjadi kunci agar perekonomian negara bisa kembali pulih. Hal itu disampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna untuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021.
"Kunci ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan," kata Jokowi melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (7/9).
Laporan harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terus menunjukkan lonjakan kasus Covid-19. Pada Selasa (8/9) Satgas mencatat tambahan kasus sebanyak 3.046 sehingga secara akumulatif terdapat 200.035 kasus konfirmasi positif.
Tambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 melonjak mulai Juli 2020. Setiap harinya penambahan kasus konfirmasi positif bisa mencapai 2.000-3.000 kasus. Dalam dua bulan terakhir saja, yakni Juli-Agustus mencapai lebih dari 100 ribu kasus.
Total kasus positif pada Juli sebanyak 51.991 kasus, Agustus 66.420 kasus. Jika dijumlahkan, dalam dua bulan terakhir kasus Covid-19 di Indonesia berjumlah 118.411.
 |
| Warga antre untuk mengikuti tes diagnostik cepat (Rapid Test) Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngagel, Surabaya, Jawa Timur, Senin (8/6/2020). (ANTARA FOTO/Didik Suhartono) |
Menanggapi pernyataan Jokowi, Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengatakan Jokowi baru mulai menyadari bahwa fokus pada penanganan kesehatan di masa pandemi perlu diutamakan ketimbang pemulihan ekonomi.
"Baru sekarang ini pemerintah bilang fokus pada kesehatan, dan itu alhamdulillah, jadi kalau bahasanya orang itu, Pak Presiden mulai siuman, mulai sadar," kata Windhu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (8/9).
Windhu mengatakan pemerintah seharusnya bisa membuktikan fokus dalam penanganan kesehatan tersebut dengan menerapkan karantina wilayah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pemerintah, menurut Windhu, harus kembali membatasi gerak dan aktivitas penduduk, karena penularan terjadi akibat pertemuan antarorang. Selain karantina, pemerintah tetap perlu melakukan testing dan penelusuran kontak erat untuk menemukan kasus (surveilans).
"Kalau betul mau ke pertimbangan kesehatan, berarti semua batasi pergerakan, terutama daerah zona merah oranye, testing, tracing, masif di seluruh daerah," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan peningkatan kasus positif Covid-19 saat ini merupakan konsekuensi dari aktivitas sektor ekonomi yang dibuka.
"Kalau kenaikan jumlah kasus itu adalah konsekuensi yang nyaris tidak mungkin terelakkan ketika aktivitas produktif di sektor ekonomi dan lainnya mulai dibuka, dalam upaya pemulihan ekonomi nasional," kata Muhadjir kepada CNNIndonesia.com.
