DEMOKRASI.CO.ID - Hampir setiap tahun negara Vanuatu melontarkan tudingan keras terhadap Indonesia soal pelanggaran HAM di Papua di forum PBB.
Di mata anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha, aksi Vanuatu itu dilakukan karena ingin mencari perhatian dunia.
“Dia seperti negara enggak punya kerjaan. Cari muka di PBB,” ujarnya kepada kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/9).
Papua, sambungnya, sudah final menjadi bagian dari NKRI, sejak Irian Jaya dulu. Artinya jika ada pelanggaran HAM di Papua itu patut dipilah-pilah dulu.
“Pelanggaran terberat itu dilakukan OPM dan KKB di Papua, dia menyerang sipil, tentara dibunuh, polisi dibunuh,” tegas Syaifullah Tamliha.
Legislator PPP ini memperingatkan Vanuatu untuk sadar diri dan tidak mencampuri urusan negara lain. Dia mengatakan Indonesia bisa melakukan tindakan represif kepada Vanuatu.
“Oleh karena itu, kita meminta Vanuatu untuk sadar diri, bahwa negaranya kecil. Kalau dia terlalu mencampuri urusan Indonesia, bisa saja Indonesia melakukan tindakan yang agresif. Misalnya menyerang negara Vanuatu. Negara kecil itu mudah sekali kita caplok, apalagi berdekatan dengan Papua,” katanya.
Syaifullah menambahkan Vanuatu sudah sejak lama melakukan tudingan-tudingan keras kepada Indonesia di sidang umum PBB dan tidak menjadi anak buah Benny Wenda yang kerap melanggar kaedah dan norma diplomatik.
“Kita meminta Vanuatu untuk tidak menjadi corongnya organisasi Papua Merdeka yang dikomandoi oleh Benny Wenda yang saat ini berada di Inggris, yang pertama banyak norma-norma dan kaedah-kaedah diplomatik yang dilanggar Vanuatu,” ucapnya.
Pihaknya mengatakan sejak tahun lalu Vanuatu kerap bersama Benny Wenda di PBB dSumberan melakukan pelanggaran kaedah diplomatik.
“Tahun kemarin, dia terang-terangan di PBB, di tahun lalu itu ditambah lagi tahun ini. Kedua dia menyisipkan Benny Wenda dalam pertemuan mereka tahun lalu juga di dewan HAM PBB. Tiba-tiba Benny Wenda masuk dalam situ, itu merupakan pelanggaran kaedah diplomatik,” tutupnya.
