DEMOKRASI.CO.ID - Kondisi Indonesia saat ini dinilai mengalami over politisasiyang memenuhi area publik dan mewarnai seluruh diskursus. Oleh karena perlu ada penataan kembali menuju bangsa yang baik.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia, Sudirman Said, saat menjadi narasumber di acara webinar peluncuran buku dan diskusi Reinventing Indonesia bertajuk Menata Ulang Bangsa karya Prof Ginandjar Kartasasmita dan Dr Joseph J Stern, Rabu (23/09/2020).
Sudirman awalnya membahas soal judul buku Menata Ulang Bangsa karya Prof Ginandjar. Menurut Sudirman, bangsa Indonesia sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Dengan demikian bukan hanya negara yang ditata, melainkan bangsa yang juga harus ditata untuk dibawa ke mana.
“Betapa kita mengalami over politisasi, dan saya sangat setuju kita ini enggak punya ruang untuk bicara hal lain, itu juga bagian mesti ditata, apakah kita mau terus menerus begini? Atau kita tengok lima amendemen, apakah melalui satu desain yang komprehensif? Kan tidak. Jadi banyak sekali undang-undang penting itu diselesaikan dengan transaksi kemudian akhirnya jadilah seperti ini,” tutur mantan Menteri ESDM ini.
Dia memaparkan pada Orde Lama, panglimanya adalah kritik, sedangkan pada Orde Baru yang jadi panglima ialah ekonomi. Pada saat ini fokus kepada hukum sebagai panglimanya, namun kenyataannya tidak sesuai.
“Begitu publik domain dimasuki private domain bercampur karenanya, maka kekacauan mulai terjadi. Kita ingin bahwa ini tidak kita ulang. Kuncinya menurut saya sih, apakah bisa kembali teknokratik yang dasarnya adalah pengetahuan, dasarnya etik, dasarnya adalah visi ke dalam politik kita?” katanya.
Dia berpendapat, apabila kita membiarkan hal tersebut sebagai jargon politik yang mewarnai seluruh diskursus, sementara orang akademisi tidak punya tempat dalam pengambil kebijakan, maka tidak akan ada keseimbangan. “Jadi caranya mengembalikan teknokrasi dalam diskursus politik, dan seimbangkan. Jadi bobot politiknya seperlunya saja,” tandas Sudirman.
Sudirman juga menilai terdapat dua hal over politisasi yang terlalu berlebihan saat ini memenuhi ruang publik. “Pertama aspek pengetahuannua kurang dan kedua, kepentingan kelompoknya berlebihan,” tutur Ketua Institut Harkat Negeri itu.
