DEMOKRASI.CO.ID - Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, menyerang direksi Pertamina secara terbuka. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta Presiden Jokowi mencopot Ahok karena kegaduhan yang ditimbulkan.
Komisi VI DPR merupakan mitra kerja perusahaan-perusahaan BUMN, salah satunya Pertamina.
Andre menilai Ahok sedang mencari perhatian dengan menyerang direksi Pertamina secara terbuka. Dia menyebut serangan yang dilepas Ahok tanpa dasar.
“Statement-statement Pak Ahok ini membuat gaduh dan cenderung tanpa dasar. Saya paham pak Ahok butuh panggung, tapi tolong jangan menimbulkan citra negatif untuk Pertamina. Jangan kebanyakan bacot, apalagi Pak Ahok orang dalam Pertamina,” kata Andre kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
Andre menjelaskan beberapa statement Ahok yang dinilainya tanpa dasar, seperti mengatakan bahwa Pertamina lebih suka beli blok Migas di luar negeri daripada eksplorasi dalam negeri. Faktanya, kata Wakil Rakyat Sumbar itu, banyak eksplorasi dalam negeri yang telah dilakukan Pertamina.
“Statement Pak Ahok ini tidak benar. Dalam data yang kami miliki dalam rangka menambah produksi di hulu, pada tahun 2019 Pertamina melakukan pengeboran sekitar 240 sumur eksplorasi dan eksploitasi dengan 800 work over. Lebih dari 60% investasi di Pertamina adalah untuk Hulu Migas. Bahkan, untuk menambah cadangan, sepanjang tahun 2019 Pertamina melakukan studi seismic di 35 cekungan dengan panjang 31.114 km. Studi seismic yang dilakukan Pertamina ini merupakan studi seismic terpanjang di Asia Tenggara dalam waktu 10 tahun terakhir,” paparnya.
“Hasil studi seismic sampai menjadi produksi memerlukan waktu paling cepat 7 tahun. Oleh sebab itu, untuk menambah produksi dan cadangan Hulu Migas saat ini diperlukan akuisisi blok hulu migas yang sudah berproduksi, sehingga bisa langsung menambah cadangan dan produksi migas Pertamina. Akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina didalam negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah habis kontrak PSC-nya. Sedangkan akuisisi di luar negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah berproduksi dan memiliki cadangan yang besar,” sambung Andre.
Selain soal eksplorasi blok Migas, Ahok juga mengatakan bahwa Pertamina tidak pernah melakukan pembangunan Kilang. Menurut Andre, statement ini tidak benar dan tanpa data. Di tahun 2019, Pertamina membangun beberapa kilang.
“Selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, sudah berapa kali sih Pak Ahok melakukan kunjungan ke kilang-kilang Pertamina? Setahu saya Pertamina telah membangun Kilang Langit Biru Cilacap Tahun 2015 – 2019. Kilang ini sudah mulai beroperasi Juli 2019 yang menambah produksi Pertamax sehingga mengurangi impor BBM. Selain itu, ada Kilang RDMP Balikpapan sudah mulai dibangun sejak April 2019 dan akan selesai pada tahun 2023 sehingga nantinya kapasitas produksi Kilang Balikpapan menjadi 360.000 bpd. Juga ada Kilang Petrokimia di TPPI (revamping Aromatic) yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2019, dan akan selesai di tahun 2022,” kata Ketua Gerindra Sumbar ini.
Lalu soal statement Ahok yang mengatakan bahwa Pertashop atau program SPBU mini tidak jalan, Andre mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya sejak diluncurkan pada Februari 2020 sampai dengan saat ini, sudah terbangun sekitar 500 Pertashop dengan kerja sama bersama pihak swasta maupun BUMDES, sampai dengan akhir 2020 ditargetkan akan terbangun 4.300 Pertashop di seluruh Indonesia.
“Data soal Pertashop aja Pak Ahok bisa keliru, padahal data tersebut selalu di update. Saya jadi bertanya-tanya siapa sebenarnya yang bisikin Pak Ahok agar Pertamina gaduh terus?” ujar Andre.
Andre juga mengkritik sikap Ahok yang disebutnya merasa paling benar sendiri. Menurut Andre, hal ini tidak elok. Komisaris dan Direksi di BUMN paling tidak punya satu agenda rapat bersama dalam satu bulan.
Untuk Pertamina, menurut Andre, rapat bersama ini bahkan dilakukan seminggu sekali, setiap hari Kamis. Harusnya, dia melanjutkan, Ahok mengoptimalkan rapat tersebut.
“Ahok ini selalu teriak soal banyak maling di Pertamina. Saran saya, bila Pak Ahok memang punya bukti sebaiknya laporkan saja ke pihak yang berwenang. Kan ada KPK, Kejaksaan dan juga Kepolisian. Jangan tuduh sana-sini, tapi sebenarnya tidak ada bukti. Direksi Pertamina setahu saya sudah melakukan banyak upaya untuk membersihkan Pertamina melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum. Bulan lalu Pertamina bekerja sama dengan KPK dan telah berhasil menyelamatkan aset perusahaan sebesar Rp 9,5 T. Selain itu, Pertamina juga telah mendapat sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap. Untuk itu saya usul sebaiknya Presiden Jokowi dan Menteri BUMN copot saja pak Ahok daripada terus membuat kegaduhan yang tidak perlu,” ulas Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti ini.
Andre meminta tak ada pihak yang merasa superior seolah-olah paling benar kerjanya, paling bersih dan tidak pernah salah. “Pertamina tidak butuh Superman, tetapi butuh Superteam yang bersama-sama memajukan Pertamina dan Industri Migas Nasional,” pungkas Andre.
