DEMOKRASI.CO.ID - Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menolak rencana Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan sertifikasi dai.
Surat resmi MUI diunggah oleh Wasekjen MUI, Ustaz Tengku Zulkarnain di akun Twitternya, Selasa (8/9).
Surat resmi MUI itu ditandatangani oleh Wakil Ketua MUI, KH Muhyiddin Junaidi dan Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas pada Selasa, 8 September 2020.
“Pernyataan sikap Majelis Ulama Indonesia. Sehubungan dengan rencana program sertifikasi dai dan atau program da’i bersertifikat oleh Kemenag, maka MUI resmi menolak program tersebut,” kata Ustaz Tengku Zulkarnain.
Surat penolakan MUI terhadap rencana sertfikasi dai dan program dai bersertifikat berisi tiga poin.
1. Rencana sertifikasi dai/muballigh dan program dai/muballigh bersertifikat sebagaimana direncanakan oleh Kementerian Agama telah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman dan kekhawatiran akan adanya intervensi pemerintah pada aspek keagamaan yang dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, MUI menolak rencana program tersebut.
2. MUI dapat memahami pentingnya program peningkatan kompetensi (upgrading) dai/muballigh sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan dai/muballigj terhadap materi dakwah/tabligh, terutama materi keagamaan konteporer seperti ekonomi syariah, bahan produk halal, wawasan kebangsaan, dan sebagainya. Namun program tersebut diserahkan sepenuhnya kepada ormas/kelembagaan Islam, termasuk MUI dan pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk itu.
3. Mengimbau kepada semua pihak agar tidak mudah mengaitkan masalah radikalisme dengan ulama, dai/muballigh, dan hafiz serta tampilan fisik (performance) mereka, termasuk yang lantang menyuarakan amar makruf nahi munkar bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.
