DEMOKRASI.CO.ID - Keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan beberapa waktu lalu masih jadi sorotan. Ada suara kontra menyindir dan menyarankan KAMI sebaiknya jadi partai politik atau organisasi massa.
Salah seorang deklarator KAMI, Refly Harun, mengatakan jika jadi organisasi massa dan parpol maka gerakan KAMI tak lancar dan tak cair. Penjelasan pakar hukum tata negara itu menegaskan cuitan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon soal perlunya KAMI dalam demokrasi.
“Justru kalau jadi organisasi massa atau partai politik maka gerakan ini tidak lincah, dan tidak cair. Akan terlalu kaku dan akan terjebak dengan perebutan kekuasaan dengan kontestasi elektoral yang saat ini masih penuh kecurangan, kekacauan,” kata Refly di akun YouTube-nya yang dikutip pada Rabu, 2 September 2020.
Menurutnya, sulit masuk ke dalam sistem rezim yang masih kacau. Jika KAMI tetap memaksakan masuk sebagai parpol maka sama saja dengan dungu karena terjebak dalam lubang yang sama.
“Kalau kita masuk ke dalam rezim begitu ya kita dungu juga. Masuk sebuah rezim kedunguan, kita cenderung terjebak ke dalam lubang yang sama seperti kedelai,” ujarnya.
Dia pun menyinggung penyelenggaraan pemilu yang mahal sampai triliunan tapi tak optimal hasilnya. “Karena kita tahu, kita menyelenggarakaan pemilu mahal-mahal sampai triliunan. Tapi, yang kita hasilkan hanya orang-orang yang curang yang duduk dalam kursi,” tutur Refly.
Pun, ia heran dengan kondisi demokrasi saat ini. Bila ada yang kritis terhadap pemerintahan maka akan diserang oleh barisan pendukung pemerintah sampai buzzer di media sosial. Contohnya seperti serangan buzzer terhadap Fadli Zon.
Padahal, sebagai anggota DPR, peran Fadli sudah benar yaitu mengkritisi pemerintah. Dia mengingatkan tugas DPR saat ini mestinya memang mengontrol pemerintah.
“Karena kalau dari konsep politik, ketika kita menyerahkan suara kita kepada anggota DPR bukan berarti sudah selesai demokrasi langsungnya,” jelasnya.
Namun, jika DPR sebagai lembaga kontrol eksekutif tak jalan maka kemunculan oposisi dari rakyat sipil seperti KAMI wajar. Peran rakyat juga harus kritis jika DPR sebagai wakilnya tak jalankan perannya.
“Kita harus harus waspada, apakah wakil rakyat ini jalanlan peran dengan baik atau tidak. Kalau mereka tidak menjalankan peran dengan baik maka tetap saja kekuatan non parlemen bisa menunjukkan sikap oposisinya,” ujarnya.
Meski ia tak menampik posisi DPR saat ini memang tak kuat lantaran didominasi parpol pendukung pemerintah. Sementara, hanya satu parpol yang saat ini masih tegak lurus berada di luar pemerintahan.
Sebelumnya, barisan pendukung pemerintah menyindir KAMI sebagai gerakan politik. Namun, KAMI dipertanyakan kenapa tak sebaiknya membentuk parpol.
Salah satu suara kontra itu disuarakan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati menyampaikan kritikan itu saat pidato virtual dalam pembukaan sekolah calon kepala daerah PDIP gelombang II menuju Pilkada 2020, pada Rabu, 26 Agustus 2020.
Dia mengaku suka tertawa dengan deklarasi KAMI. Kata Megawati, ada bagian KAMI yang ingin adi presiden,
Megawati juga tambah heran lantaran daripada membentuk KAMI mengapa Refly Harun Cs ini tak membentuk partai politik. Hal ini sesuai dengan aturan ketatanegaraan.
“Terus saya mikir. Lah, daripada bikin seperti begitu, kenapa ya enggak dulu cari partai ya,” ujar Megawati.
