DEMOKRASI.CO.ID - Merdeka itu lantang diucapkan namun sulit dijalani, begitu yang dialami Timor Leste sekarang.
Apalagi pemimpin kenamaan Timor Leste Xanana Gusmao malah menyuruh rakyatnya minggat, kabur saja karena pemerintahan yang tak becus urus negara.
“Hanya untuk membayar hotel yang digunakan untuk karantina, membayar katering juga tidak tahu bagaimana uang mengalir, tapi menutup mata untuk proyek darurat. Artinya selama 10 tahun mereka terus memimpin, lebih baik kita kabur ke suatu tempat, jika mereka memimpin 10 tahun lebih, jangan sebut kota”, kata Xanana Gusmao.
Ucapan Xanana ini memang ada benarnya.
Dikutip Zonajakarta.com dari The Oekusi Post, Selasa (22/9/2020) salah satu program pemerintah Timor Leste yang dipimpin Perdana Menteri Taur Matan Ruak sungguh bisa dikategorikan kejahatan kemanusiaan.
PM Matan Ruak menyuruh jajarannya mengelabui petani dengan mempromosikan hasil pertaniannya, namun nyatanya anggota pemerintahannya lebih memilih menerima beras impor dari luar negeri yang sudah tidak bergizi lagi.
Pada Kamis 13 Agustus 2020 ada sekitar tiga orang menteri yang berbondong-bondong menjemput enam ribu beras impor dari Vietnam.
Mereka sangat berani dan senang sekali memamerkan beras impor yang akan dijadikan ketahanan pangan nasional.
Mereka tidak malu karena beras dalam hal ini sudah kurang gizi, namun mereka tetap rela merogoh kocek ribuan dolar AS untuk membelinya.
Hingga akhirnya Timor Leste rawan pangan.
Indeks Kelaparan Global 2017 mengkategorikan Timor Leste sebagai negara yang menderita tingkat kelaparan yang serius.
Situasi ini adalah akibat langsung dari produktivitas pertanian yang buruk, pendapatan yang rendah, infrastruktur yang belum berkembang dan kerentanan pasokan pangan Timor-Leste terhadap dampak harga pangan global dan variasi iklim.
“Namun, situasi ini tidak berarti pemerintah harus mengimpor beras pecah dari luar negeri. Beras lokal yang diproduksi oleh petani lokal di dalam negeri penuh dengan gizi yang baik tapi sayangnya pemerintah tidak mau membelinya,” kata seorang komentator.
Tiga menteri yang mengunjungi nasi pecah di pelabuhan Dili adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Joaquim Amaral, Menteri Perhubungan dan Komunikasi José Agustinho da Silva, Menteri Pariwisata, Perdagangan dan Industri José Lucas do Carmo da Silva.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Joaquim Amaral mengatakan, pemerintah membeli beras patah ini dengan tujuan mengantisipasi kelaparan saat wabah Covid-19.
“Hari ini kami datang ke sini untuk menyaksikan beras yang kami beli selama krisis Covid-19. Saat itu, semua negara tidak menjual beras karena upaya pemerintah melakukan negosiasi dengan pemerintah Vietnam, membeli beras untuk menjamin stok nasional kita, ”kata Menteri Joaquim.
Tetapi ketika foto tiga menteri diposting di Halaman Penggemar MCAE, itu segera menarik reaksi dari mantan Presiden Republik dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian José Ramos Horta dengan komentar yang tidak setuju dengan kebijakan ini.
“Hanya di Timor Leste. Rombongan menteri menuju pelabuhan untuk menyambut kedatangan kiriman beras dari Vietnam yang dibayar penuh oleh TL, ”kata Ramos Horta.
“Mungkin minggu depan untuk menunjukkan prestasinya Menteri akan pergi ke perbatasan darat di Mota Ain untuk menyambut kedatangan truk dari Kupang (Indonesia) membawa berbagai macam barang dagangan seperti mie super dan rokok ?,” tanyanya.
