DEMOKRASI.CO.ID - Penyebutan influencer sebagai ujung tombak demokrasi digital yang disampaikan Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman tak lebih dari upaya pembelaan terhadap minimnya kinerja penyambung lidah presiden kepada masyarakat.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah dalam merespons pernyataan Fadjroel baru-baru ini yang memicu polemik.
Menurut Dedi, ada logika yang terlalu dipaksakan dalam klaim Fadjroel.
“Fadjroel memaksakan logika soal influencer politik pemerintah, sekaligus lakukan pembelaan atas kegagalan jubir pemerintah,” ujar Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/9).
Selain itu, pemerintah juga sebenarnya tidak perlu mengerahkan para influencer bila tujuannya hanya untuk mempromosikan kerja pemerintah.
Karena, kata Dedi, masyarakat sudah mengetahui prestasi apa saja yang diraih pemerintahan era Presiden Joko Widodo, tanpa harus dengan gerakan promosi lewat influencer.
“Kerja pemerintah tidak memerlukan pengaruh sebagaimana yang ia yakini, karena pengetahuan publik soal prestasi pemerintah berbasis apa yang dikerjakan, bukan berbasis apa yang diopinikan infulencer,” demikian Dedi Kurnia Syah.
