DEMOKRASI.CO.ID - Dalam menghadapi situasi ketidakpastian yang bersumber dari pandemi covid-19, maka diperlukan antisipasi fiskal dalam proyeksi pendapatan negara, penajaman belanja negara, dan pembiayaan defisit.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato laporan kinerja 2019-2020 DPR RI pada rapat paripurna DPR RI dalam rangka HUT ke 75, Selasa (01/09/2020).
"Defisit anggaran tahun 2021, diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun atau setara 5,5% dari PDB, akan bertumpu pada pembiayaan utang," tegas Politikus PDIP itu.
Puan memastikan, DPR RI akan mencermati upaya Pemerintah dalam memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman.
Dengan pengelolaan secara hati-hati dan strategi pembiayaan utang yang memperhatikan resiko dan kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang.
"Dengan beban utang yang semakin besar, maka Pemerintah wajib memastikan bahwa Belanja Negara benar-benar efektif dan berkualitas," tegas Puan.
Puan melanjutkan, DPR RI juga masih menemukan berbagai permasalahan yang sama dalam urusan-urusan kebutuhan dasar rakyat.
Seperti urusan-urusan; pangan, pelayanan kesehatan, kemudahan layanan pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, akses perumahan, kesejahteraan petani, kesejahteraan nelayan.
Oleh karena itu, kata Puan, melalui fungsi anggaran DPR RI, terus mempertajam kualitas belanja negara di dalam APBN, agar dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang, serta memastikan agar alokasi program dan anggaran dapat tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, dan menghasilkan dampak bagi kemajuan.
"DPR RI memiliki komitmen yang tinggi, untuk bersama Pemerintah membahas dan memformulasikan APBN 2021 yang berkualitas, sebagai APBN yang mensejahterahkan rakyat, memajukan Indonesia dan memperkuat persatuan seluruh anak bangsa Indonesia," tandas Puan. []
