DEMOKRASI.CO.ID - Harapan agar Sumatera Barat menjadi provinsi pendukung negara Pancasila yang terlontar dari Puan Maharani menuai protes keras dalam dua hari terakhir dan kini berkembang menjadi bola liar.
Berbagai analisis terhadap pernyataan putri Megawati Soekarnoputri itu dilontarkan sejumlah kalangan. Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai melalui akun Twitter @NataliusPigai2 bahkan ikut memaparkan analisisnya.
“1. Minang anti Pancasila. 2. Minang jangan mimpi jadi Presiden karena mereka labeli tidak Pancasilais. 3. Bro Fadli Zon harapanmu jadi Presiden sudah ditutup. Mereka kandangkan Minang sebagai parasit negara seperti yang dilakukan Hitler pada Jahudi. Kejam! Kekerasan verbal,” kata Natalius Pigai.
Ketika isu itu masih baru mengemuka, beberapa waktu yang lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyindir bahwa hanya kalangan yang tidak membaca dan memahami sejarah bangsa Indonesia yang masih meragukan masyarakat Sumatera Barat mendukung Pancasila.
Politikus asal Minang itu menyebutkan tiga tokoh nasional dari Minang yang ikut merumuskan Pancasila dan konstitusi.
“Hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila. Ada 3 orang Minang hebat di belakang perumusan Pancasila dan UUD 1945: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin dan H. Agus Salim. Bahkan Bung Hatta adalah salah seorang Proklamator,” kata Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon.
Fadli menekankan protes yang muncul dari masyarakat Minang dan sejumlah tokoh terhadap pernyataan Puan bukan dimaksudkan untuk menggoreng isu.
“Ini bukan menggoreng ya, saya kira dari diksinya saja sudah jelas ada semacam keraguan. Ini mungkin slip of the tongue, ada salah ucap atau salah bicara. Kalau salah ucap mudah saja, tinggal diralat atau kalau lebih jauh minta maaf,” kata Fadli Zon dikutip Suara.com dari tayangan Kabar Petang TV One, Jumat (4/9/2020).
Menurut Fadli, jika Puan tidak meralat atau meminta maaf dan memilih tetap mempertahankan argumentasinya justru akan merugikan diri sendiri secara politik.
“Tapi kalau mau mempertahankan argumentasi ini, saya kira akan merugikan diri sendiri karena orang Minang dikenal cukup kritis, egaliter, tidak feodal. Kalau salah ya pasti dikoreksi,” ujar Fadli Zon.
“Justru pernyataan seperti ini yang memicu perpecahbelahan, bukan komentar setelah itu. ‘Sumatera Barat mudah-mudahan semoga menjadi provensi yang memang mendukung negara Pancasila’ itu jelas sekali saya kira kalau diberikan ke pelajaran Bahasa Indonesia itu maksudnya apa? Apakah itu artinya ada keraguan atau apa?” Fadli bertanya-tanya.
Belajar dari polemik yang muncul, Fadli menyarankan kepada elite politik agar lebih sensitif mengangkat isu.
“Jangan beretorika dengan hal-hal ideologis seperti ini yang dipersoalkan, karena ini yang menurut saya akan memecah belah seperti ini. Masalah ideologi ini sudah selesai, masalah Pancasila itu sudah selesai 18 Agustus 1945. Itu sudah selesai,” kata Fadli.
“Jangan beretorika dengan hal-hal ideologis seperti ini yang dipersoalkan, karena ini yang menurut saya akan memecah belah seperti ini. Masalah ideologi ini sudah selesai, masalah Pancasila itu sudah selesai 18 Agustus 1945. Itu sudah selesai,” kata Fadli.
Dampak ke PDI Perjuangan
Siang kemarin, kelompok yang mengatasnamakan Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang ingin melaporkan putri Megawati Soekarnoputri itu ke Bareskrim Polri. Setelah itu, mereka berencana mengadu ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR karena ucapan Puan dianggap telah menyinggung orang Minang.
Menurut analisis pengamat politik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie polemik tersebut bisa menurunkan elektabilitas PDI Perjuangan di pemilihan kepala daerah tahun ini.
“Otomatis ini akan mempengaruhi di pilkada 2020 ini. Simpati publik bakal ambyar. Mereka salah konsep dan strategi politik di Sumbar. Pada intinya moncong putih bakal terjungkal,” kata Jerry Massie kepada Suara.com, Jumat (4/9/2020).
Berdasarkan pengamatan Jerry, sejauh ini kenapa masyarakat Sumatera Barat kurang simpati terhadap PDI Perjuangan lantaran partai yang dipimpin Megawati ini getol mendukung Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.
“Jangan pernah menyebut Sumbar tak pancasilais. Banyak yang ngomong pancasilais, namun pada realita di lapangan justru terbalik. Pernyataan Puan memang menyinggung perasaan orang Minang; tak pantas seorang ketua DPR ngomong begitu,” kata Jerry.
Jerry kemudian mengingatkan sejarah perumusan Pancasila. Salah satu pencetusnya adalah Mohammad Hatta atau dikenal Bung Hatta, seoran tokoh Minangkabau.
“Harus ingat Mohammad Hatta merupakan tokoh pencetus Pancasila dari Sumbar. Selain ada Prof. Soepomo (Jateng), Abdul Wahid Hasyim (Jatim), Ir. Soekarno (Jatim) dan Muhammad Yamin (Sumsel). Jadi bisa dibilang Pancasila lahir juga di Sumbar. Saya nilai Puan terpeleset lidah sekaligus blunder,” kata Jerry.
Munculnya polemik yang dipicu pernyataan ketua DPP PDI Perjuangan tersebut, menurut Jerry, mesti menjadi pelajaran tentang perlunya seorang pimpinan belajar sejarah bangsa.
“Saking gemasnya barangkali lantaran PDIP sulit menembus dominasi Gerindra (14 suara DPRD), PKS (10) di Sumbar. Selain Sumbar, Jabar juga markasnya Masyumi di era Orde Lama sulit ditaklukan. Tapi wajar. Contoh di Amerika New York dn Texas. Kalau New York sejak dulu basisnya Blue State atau Partai Demokrat, sedangkan Texas miliknya Grand Old Party (Partai Republik),” kata Jerry.
“Ini pelajaran berharga bagi pemimpin kita hati-hati mengeluarkan statement atau opinion public. Think first (pikir dulu), otak dulu yang bekerja baru mulut yang bicara.”
Pernyataan Puan terlontar ketika dia mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat dari rumah ibunya, Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
PDI Perjuangan mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur berpasangan dengan Ali Mukhni yang kini menjabat bupati Padang Pariaman.
Puan menyampaikan harapannya agar Sumatera Barat dapat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. “Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka,” kata Puan.
Setelah pernyataan itu jadi bergulir menjadi isu politik panas, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan duduk perkara pernyataan Puan.
“Yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan, Ibu Mega begitu kagum dengan Sumbar, demikian juga Mbak Puan,” kata Hasto dalam jumpa pers secara virtual.
Hasto menekankan pernyataan Puan bukan dimaksudkan untuk menyinggung orang Sumatera Barat, melainkan dukungan terhadap Pancasila dalam konteks kebudayaan dan nasionalisme.
“Jadi yang dimaksud pembumian Pancasila di Sumbar itu lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, juga menyentuh hal-hal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata dia.
