DEMOKRASI.CO.ID - Rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan pertalite menuai pro dan kontra di tengah publik.
Banyak pihak menilai bahwa penghapus dua jenis BBM bersubsidi tersebut akan menambah beban masyarakat, khususnya masyarakat pra-sejahtera.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo mengaku tak mempermasalahkan rencana tersebut.
Asalkan, nantinya Pemerintah siap mensubsidi BBM yang akan menjadi pengganti premium dan pertalite.
Namun, hingga saat ini, pemerintah belum membahas lebih lanjut sebagai pengganti kedua jenis BBM murah tersebut ketika dihapus nanti.
Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Kendati begitu, ia meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat akibat imbas Covid-19.
Oleh karena itu, politikus Partai Demokrat ini meminta program BBM bersubsidi lainnya jangan sampai dicabut oleh pemerintah agar tidak memberatkan rakyat.
“Program subsidi ini jangan dicabut. Kalau biasa ditambah karena pandemi ini mempengaruhi terhadap pergerakan sektor rill,” ujarnya.
Saat ditanya kapan waktu yang tepat kedua jenis BBM ini dihapus, Sartono belum bisa memprediksinya.
Karena menurutnya, keputusan penghapusan tersebut masih dikaji lebih mendalam oleh Pemerintah dan DPR.
“Belum diputuskan bersama dalam asumsi anggaran pemerintah,” tandasnya.
Sebelumnya, rencana penghapusan dua jenis BBM yang memiliki Research Octane Number (RON) di bawah 92 ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pertamina dan Komisi VII DPR RI beberapa hari lalu.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, penyederhanaan produk BBM ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20 Tahun 2019 yang mensyaratkan standar minimal RON 91.
