DEMOKRASI.CO.ID - Banyaknya pelanggaran saat tahap pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah Pilkada Serentak 2020 menjadi gambaran minimnya sense of crisis atau pemahaman terhadap krisis kasus positif Covid-19 masyarakat.
Hal ini disampaikan anggota DPD RI, Fahira Idris dalam merespons temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait 243 bakal bapaslon melanggar protokol kesehatan Covid-19 saat mendaftar ke KPUD.
Menurut Fahira, idealnya Pilkada yang berlangsung di masa pandemi Covid-19 dimanfaatkan pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan bapaslon mengirim pesan kepada masyarakat bahwa kondisi saat ini memprihatinkan.
Keprihatinan ini perlu diperlihatkan dengan mendesain tahapan Pilkada 2020 dengan mengedepankan protokol kesehatan yang dipatuhi oleh semua pemangku kepentingan tanpa terkecuali.
“Kalau saat baru mau mendaftar saja sudah banyak bapaslon yang melanggar, bagaimana nanti saat kampanye yang pasti akan lebih riuh,” kata Fahira dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin (7/9).
Pemerintah, termasuk penyelenggara pemilu, kata Fahira, perlu memberikan langkah tegas agar pelanggaran protokol kesehatan tak kembali terjadi.
“Bila perlu jika ada bapaslon yang berkali-kali melanggar protokol kesehatan langsung didiskualifikasi saja. Penyelenggara harus tegas sejak awal tahapan pilkada, karena jika tidak, pilkada ini bisa menjadi preseden tidak baik bagi upaya besar bangsa ini yang sudah 6 bulan lebih berjibaku melawan Covid-19,” tegas Fahira.
Menurut Fahira, sebenarnya jika para calon kepala daerah jeli, saat ini isu yang paling krusial dan paling dibutuhkan publik adalah visi misi calon kepala daerah dalam penanggulangan Covid-19 di daerahnya masing-masing.
Kepala daerah yang punya visi jelas dan misi besar serta rasional untuk diimplementasikan dalam penanggulangan Covid-19 berpotensi meraih hati pemilih di daerahnya masing-masing.
Para calon kepala daerah yang mampu mengurai strategi penanganan krisis kesehatan dan punya program jelas memulihkan ekonomi akan lebih menarik perhatian masyarakat.
Sebagai langkah awal, kata Fahira, para calon kepala daerah harus mempunyai komitmen menjadikan protokol kesehatan sebagai bingkai utama kegiatannya, terutama saat pendaftaran dan kampanye.
Namun jika yang terjadi calon kepala daerah abai dengan protokol kesehatan, maka publik akan menilai calon tersebut tidak punya komitmen dalam penanggulangan Covid-19.
“Karena dari hal yang kecil saja yaitu mematuhi protokol kesehatan tidak dijalankan, bagaimana mau menanggulangi Covid-19 yang kompleks ini. Ingat, masyarakat sudah lelah karena penanggulangan Covid-19 saat ini masih belum maksimal,” tandasnya.
