DEMOKRASI.CO.ID - Polemik pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang berlanjut ke ranah hukum seharusnya bisa diselesaikan dengan dialog.
Begitu dikatakan pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing ungkapan Puan yang menyebut ‘semoga Sumbar jadi pendukung negara Pancasila’.
“Pernyataan Puan sebaiknya diselesaikan dengan dialog politik kebangsaan oleh para politisi negarawan dan akademisi,” ujar Emrus kepada wartawan, Minggu (6/9).
Emrus menilai ada pihak yang sengaja menarik pernyataan Puan Maharani tentang Sumatera Barat ke arah politik identitas sempit jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
Menurtnya, Puat dalam pernyataannya itu sedikitpun tidak menyebut apalagi menyinggung suku atau etnis tertentu yang ada di Sumbar.
“Saya menyarankan pada kampanye Pilkada tahun ini agar menghindari politik identitas sempit, seperti menyebut pilihlah ‘putra daerah’, kampanye semacam ini tidak tepat di Indonesia sebagai negara kesatuan. Sebaiknya fokus pada program pembangunan di semua sektor, termasuk penanganan kasus Covid-19 untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Sebagai negara demokrasi dan negara hukum, sambungnya, pernyataan Puan merupakan ajakan untuk membangun demokrasi Indonesia harus yang berkualitas di mana setiap WNI mempunyai hak dan kewajiban yang sama, bukan demokrasi kuantitas atau mayoritas.
Karena itu, Emrus mendorong polemik terkait pernyataan Puan ini agar diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah sebagaimana dicirikan oleh Pancasila.
“Bukan digiring ke politik pragmatis oleh politisi seperti yang terjadi sekarang di ruang publik,” pungkasnya.
