DEMOKRASI.CO.ID - Sebuah video muda-mudi yang tengah asik berjoget di sebuah coffee shop di Galaxy, Kota Bekasi viral di media sosial pada Sabtu kemarin (26/9).
Akibatnya, coffee shop tersebut disegel oleh petugas gabungan dari Polres Metro Bekasi Kota, TNI dan unsur Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersama dengan tiga coffee shop lainnya yang melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, adanya persoalan tersebut dikarenakan pemerintah setempat tidak tegas dengan regulasi yang diterapkan.
“Persoalan semacam ini akan selalu muncul selama pemerintah tidak tegas dengan regulasi, akan sia-sia imbauan mematuhi protokol kesehatan tanpa ada payung hukum yang dapat dijadikan landasan, termasuk sanksi bagi pelanggar,” ujar Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/9).
Dedi pun melihat bahwa kepala daerah seringkali lebih memunculkan ego politik dibanding menyelamatkan warganya dari bahaya Covid.
Hal itu, kata Dedi, juga terlihat dalam aksi demo di Solo, Jawa Tengah pada Kamis lalu (24/9). Sebelum dibubarkan, pihak kepolisian terkesan membiarkan adanya konser dangdut yang diselenggarakan oleh Wakil Ketua DPRD setempat.
Soal aksi muda-mudi di sebuah cafe di Bekasi, Dedi menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat sebelumnya kerap kritis terhadap kebijakan yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta soal pengetatan PSBB.
“Termasuk Ridwan Kamil yang justru mengkritik PSBB DKI Jakarta, sementara ia abai menjaga wilayahnya sendiri,” pungkas Dedi.
