DEMOKRASI.CO.ID - Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok bicara blak-blakan membuka kebobrokan Pertamina. Meski begitu, apa yang dikemukakan Ahok dinilai hanya sepotong-potong tanpa menyebut proses pembenahan yang dilakukan seperti apa.
Pakar politik Universitas Airlangga (Unair) Kacung Marijan menyebut apa yang disampaikan Ahok soal borok Pertamina adalah wajar selaku Komisaris Utama. Namun, hal ini tanpa disertai dengan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan.
“Kalau menurut saya Pak Ahok itu sebagai pengritik ya wajar karena fungsi komisaris kan untuk mengritik. Kemudian memberikan solusi. Nah itu memang harus konkret di rapat-rapat perusahaan,” kata Kacung kepada detikcom, Rabu (16/9/2020).
“Cuma mungkin seharusnya Pak Ahok juga mengemukakan proses pembenahan seperti apa yang sudah dilakukan seperti apa. Dia jalan apa gak. Kalau gak jalan kenapa gak jalan. Nah itu baru ke luar,” imbuhnya.
Jadi mungkin lebih bagus kalau Pak Ahok juga terus terang apa yang sudah dilakukan di internal itu apa. Jadi jangan sekedar melempar isu. Tapi proses di internal itu seperti apa kita gak tahu,” tukas Kacung.
Kacung menambahkan, karena tanpa disertai langkah pembenahan, akhirnya pernyataan Ahok menjadi gaduh. Sebab, menurut Kacung kebobrokan di dalam BUMN sebenarnya bukan hal baru.
“Cuma kan gini, kritik ini apakah menunjukan frustrasi Ahok atau tidak. Saya tidak bisa bilang apakah ini bentuk frustrasi atau tidak. Karena kita gak tahu misal sejauh mana punya konsep memperbaiki Pertamina. Kemudian konsepnya seperti apa kan kita gak tahu,” terang pria yang juga Wakil Rektor Universitas NU Surabaya (Unusa).
“Tapi bahwa kritik ada ganjalan di BUMN itu bukan hal baru. Sudah lama itu. Kalau saya sih menganggap bukan hal baru. Hanya karena ini Ahok yang omong jadi seolah-olah baru,” lanjutnya.
Lalu bagaimana dengan permintaan anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta agar Presiden Jokowi mencopot Ahok karena kegaduhan yang ditimbulkan? Kacung mengaku hal itu tidak harus. Sebab, Ahok sudah selayaknya tetap dipertahankan.
“Ya saya kira tidak harus. Cuma seharusnya apa yang dikemukakan harus lebih detail. Jadi jangan sepotong-potong begitu. Karena kan apa yang terjadi kita kan tidak tahu,” tandas Kacung.
Sebelumnya, Ahok membongkar yang disebutnya terjadi di jajaran direksi Pertamina lewat video berdurasi 6 menit yang diunggah akun YouTube POIN. Ahok menyebut direksi yang punya hobi melobi menteri hingga direksi yang lebih suka berutang dan mendiamkan investor.
“Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian,” kata Ahok dalam akun YouTube itu.
Ahok mengatakan memiliki cara untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya lelang terbuka. Selain itu, Ahok mengungkap masalah lain, yakni manipulasi gaji, khususnya di jabatan direktur utama anak perusahaan.
“Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp 100 juta lebih masa dicopot gaji masih sama, alasannya dia sudah orang lama harusnya gaji mengikuti jabatan Anda,” katanya.
Pernyataan Ahok ini kemudian membuat anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta Presiden Jokowi mencopot Ahok. Andre menilai Ahok telah membuat Pertamina gaduh. Menurut Andre, permasalahan internal Pertamina bukan untuk diumbar-umbar ke publik. Andre juga mengingatkan Ahok tidak membuat kegaduhan.
“Seharusnya Komut itu kalau ada masalah, perbaikan, dia selesaikan di internal atau laporkan ke Menteri BUMN, tidak mengumbar ke luar, sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk mengembalikan, mendapatkan keuntungan setelah di semester pertama rugi kan,” papar Andre.
