DEMOKRASI.CO.ID - Ada pihak yang sengaja menyeret pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tentang Sumatera Barat ke arah politik identitas sempit jelang Pilkada Serentak 2020.
Padahal, pernyataan Puan itu tak sedikitpun menyebut apalagi menyinggung suku atau etnis tertentu yang ada di Sumbar.
Demikian disampaikan pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing kepada wartawan, Minggu (6/9/2020).
Karena itu, ia meminta semua pihak agar pada kampanye Pilkada Serentak ini agar menghindari politik identitas sempit.
“Seperti menyebut pilihlah ‘putra daerah’. Kampanye semacam ini tidak tepat di Indonesia sebagai negara kesatuan,” ungkapnya.
Menurutnya, semua pihak harus fokus pada program pembangunan di semua sektor.
“Termasuk penanganan kasus Covid-19 untuk kesejahteraan rakyat,” kara Emrus.
Sebagai negara demokrasi dan negara hukum, sambungnya, pernyataan Puan merupakan ajakan.
Yakni untuk membangun demokrasi Indonesia harus yang berkualitas di mana setiap WNI mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
“Bukan demokrasi kuantitas atau mayoritas,” tegasnya.
Karena itu, Emrus mendorong polemik terkait pernyataan Puan ini agar diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah sebagaimana dicirikan oleh Pancasila.
“Bukan digiring ke politik pragmatis oleh politisi seperti yang terjadi sekarang di ruang publik,” ujar dia.
Menurutnya, pernyataan Puan yang berlanjut ke ranah hukum pun seharusnya bisa diselesaikan dengan dialog.
“Pernyataan Puan sebaiknya diselesaikan dengan dialog politik kebangsaan oleh para politisi negarawan dan akademisi,” tandasnya.
Pendapat senada sebelumnya juga dilontarkan ahli hukum tata negara Refly Harun.
Menurutnya, objek yang bisa dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik adalah benda hidup, yang punya rasa, punya pikiran, dan harus spesifik.
“Jadi kalau misalnya yang tersinggung adalah masyarakat Sumatera Barat, kan realtif sekali,” ucap Refly Harun, Sabtu (5/9).
Meski tidak mendukung Puan, Refly Harun menganggap bahwa pernyataan anak Megawati Soekarnoputri itu hanya pelanggaran etika politik.
“Secara etik, barangkali meminta Puan Maharani minta maaf kepada masyarakat Sumatera Barat. Kalau dia tidak mau minta maaf, ya sudah, berarti itulah kualitas pemimpin kita,” kata Refly.
Dengan meminta maaf, kata Refly, masalah Puan seharusnya selesai.
Tapi kalau Puan dilaporkan ke polisi dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan, itu berlebihan.
“Menurutnya saya terlalu berlebihan. Apalagi mengatakan bahwa yang terhina adalah masyarakat Sumatera Barat, tapi diwakili beberapa gelintir saja atau diwakili oleh satu organisasi saja,” ujar Refly.
Refly berharap pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak selalu mengedepankan pendekatan pidana.
Sebab, lapor-melapor ke polisi itu sangat tidak bisa produktif.
“Saya termasuk orang yang tidak terlalu merasa suka kalau ada lapor melapor begini, karena itu potensial merusak demokrasi kita. Ini kan kebebasan berpendapat,” tandas Refly Harun.
