DEMOKRASI.CO.ID - Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mengungkapkan secara terang-terangan mengenai pengangkatan panglima. Dia menceritakan telah dihubungi oleh Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) terkait surat rekomendasi presiden.
Gatot juga mengetahui bahwa dirinya merupakan calon tunggal Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Jokowi ke DPR. Dia juga menceritakan sempat menerima telepon ketika berada di Denmark, seperti dikutip dalam wawancara bersama tvOne.
Usai membacakan surat rekomendasi dari Jokowi, Setnov langsung menanyakan ke Gatot untuk tindak lanjutnya. Namun, hal yang mengejutkan, Gatot justru menyarankan untuk merobeknya dan memasukkan ke dalam tong sampah.
“Kemudian beliau tanya, ‘Surat ini harus saya apakan?’ Saya jawab, ‘Ada dua Pak Ketua. Satu, sobek-sobek, masukkan tong sampah. Yang kedua, terserah Pak Ketua, karena memang saya tidak berkeinginan posisi seperti itu, bukan saya dulu,’” ujar Gatot saat menirukan percakapannya dengan Setnov itu.
Pasalnya, Gatot menolak dan tidak berkeinginan menjabat di posisi tersebut. Ketika diusulkan menjadi Panglima, Gatot pernah menanyakan langsung ke Jokowi terkait posisi tersebut.
Lantaran dia mengetahui jika Jokowi tidak pegang DPR, tidak pegang kepolisian, kejaksaan, bahkan tidak pegang TNI apalagi KSAD.
Dia juga mengatakan bahwa presiden didukung oleh rakyat, sementara di DPR tidak punya partai. Ketika Gatot diangkat dan turun dari jabatan tergantung presiden, jadi tidak ada ketentuannya. Selain itu pengangkatan Gatot merupakan hak prerogatif presiden.
Diketahui bahwa Gatot merupakan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia dari 2015 hingga 2017.
Sebelumnya, Gatot merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai menjabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman.
Dia juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menggantikan Letnan Jenderal TNI Muhammad Munir.
Pada bulan Juni 2015, ia diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI, menggantikan Jenderal Moeldoko yang memasuki masa purna baktinya.
