DEMOKRASI.CO.ID - Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar mempertanyakan empat fraksi DPRD DKI Jakarta yang walk out (WO).
Empat fraksi itu yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Peristiwa itu terjadi dalam Rapat Paripurna Pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019, Senin (7/9) kemarin.
Sosiolog itu lantas ikut bersuara terkait keputusan empat fraksi yang WO itu.
Hal itu disampaikan Musni Umar melalui akun Twitter pribadi miliknya, Selasa (7/9/2020).
Musni Umar berpendapat, bahwa DPRD bukan parlemen.
Hal itu didapatnya berdasarkan informasi dari Ketua DPRD Lampung.
“Saya pernah diberitahu Ketua DPRD Provinsi Lampung bahwa DPRD bukan Parlemen, karena menurut UU Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah,” tulisnya.
Karena itu, ia mempertanyakan keputusan empat fraksi DPRD DKI Jakarta itu yang beroposisi dengan Anies Baswedan.
“Pertanyaannya, apakah DPRD boleh beroposisi dengan Gubernur sebagai pemimpin daerah?” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan, alasan fraksinya memilih WO adalah karena tak ada transparansi anggaran yang dari pihak Pemprov DKI.
“Kalau Gubernur dan eksekutif sudah tidak melaksanakan dan tidak menghargai anggota dewan ya maka kita juga punya sikap untuk juga bisa menolak apa yang dibuat oleh Gubernur,” tegas Baco dilansir RMOL, Senin (7/9).
Meski diwarnai banjir interupsi dan WO dari sejumlah Fraksi, DPRD DKI Jakarta akhirnya tetap mengesahkan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD).
Pimpinan rapat dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menjelaskan, hal itu lantaran jumlah anggota dewan yang berada di ruangan masuk syarat kuorum.
