DEMOKRASI.CO.ID - Wasekjen DPP PA 212, Novel Bamukmin geram dengan pernyataan politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul yang menyebut ada kelompok yang terindikasi merongrong pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Atas pernyataannya itu, pihaknya siap mempolisikan ruhut karena dinilai tudingan Ruhut sudah masuk unsur pidana. Laporan tersebut rencanya akan dilayangkan ke Polda Metro Jaya.
“InsyaAllah Minggu depan (kita laporkan Ruhut),” kata Novel saat dihubungi Pojoksati.id, Jumat (4/9/2020).
Menurut Novel, pernyataan Ruhut itu diduga telah memprovokator ummat untuk menebar kebencian terhadap gerakan PA 212.
Apalagi, kritik PA 212 terhadap pemerintah masih sesuai dengan aturan undang-undang berdemokrasi.
“Karena kritik PA 212 selalu masih koridor sebagai penyampaian pendapat yang dilindungi oleh UUD 45 pasal 28 serta dilindungi oleh UU HAM,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Novel, pernyataan yang disampaikan Ruhut itu sudah masuk unsur UU ITE.
“Ini sudah masuk unsur pidana pasal 310 KUHP dan UU ITE pasal 28 ayat (2) no 11 tahun 2008 menyatakan rasa kebencian terhadap kelompok dihadapan publik juga pasal 160 KUHP tentang provokator,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ruhut Sitompul terang-terangan menyebut nama kelompok yang dicurigai akan merongrong pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Dalam akun Twitternya, Ruhut mengaku siap menjalankan perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjaga Jokowi-Ma’ruf sampai masa jabatannya berakhir.
Ruhut mengakui cuitannya itu berkaitan dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mencium gelagat manuver politik tertentu yang menyerang pemerintah saat Indonesia memasuki resesi ekonomi.
Dia bahkan langsung menyebut kelompok yang dia maksud ingin merongrong pemerintahan Presiden Ketujuh RI tersebut.
“Apa pun yang dilakukan oleh Din Syamsuddin dkk, kita (Ruhut, red) kan sudah tahu siapa mereka selama ini. Belum lagi kaitan dengan 212, kita (Ruhut, red) juga tahu siapa mereka, ya. (Ada) HTI, ya. Kita (Ruhut, red) tahu semua,” ungkap Ruhut.
