DEMOKRASI.CO.ID - Media asing menyoroti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas krisis akibat Covid-19 di Indonesia.
Menyadur Asia Times, Rabu (23/9/2020) media asing menyebutkan “Tidak jelas bagi banyak orang Indonesia mengapa Presiden Joko Widodo tetap percaya pada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dokter militer yang pada awalnya berusaha untuk meremehkan ancaman virus corona dan sejak itu menghilang dalam tindakan memerangi pandemi.”
Keputusan Presiden tersebut dinilai semakin membingungkan mengingat Kementerian Kesehatan adalah rumah bagi kelompok virus terbesar di ibu kota dengan 252 kasus yang dikonfirmasi, diikuti oleh Kementerian Perhubungan (175), Komisi Anti-Korupsi (106) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan ( 89), menurut data Pemprov DKI Jakarta.
Meskipun setidaknya 107 dokter dan 74 perawat meninggal karena Covid-19, infeksi Kementerian Kesehatan semuanya terjadi di kalangan birokrat di kantor pusat kementerian di Kuningan, Jakarta dan tampaknya menunjukkan bahwa pemerintah tidak mempraktikkan apa yang diberitakannya.
Padahal, kementerian dan lembaga negara mengisi 12 dari 20 cluster teratas di Jakarta. Sisanya adalah dua masjid di pinggiran kota, sebuah gereja dan seminari Katolik yang tidak terkait,dan PT Samudera, perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia.
Asia Times juga menyoroti banyaknya pejabat Indonesia yang sudah terpapar Covid-19. Sekretaris Pemerintah Kota Jakarta Saefullah meninggal karena Covid-19 pekan lalu, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, yang sedang mempersiapkan pilkada, sedang menjalani perawatan.
Sebelumnya ada Menteri Perhubungan Budi Karya, yang beruntung selamat dari penyakit yang sejauh ini telah menewaskan 9.600 orang dan menginfeksi lebih dari 244.700, kebanyakan dari mereka di pulau Jawa yang berpenduduk padat di mana jarak sosial sulit untuk dilaksanakan.
Jumlah penularan harian mencapai angka 4.000 untuk pertama kalinya pada 19 September, hanya beberapa hari setelah Gubernur Jakarta Anies Baswedan memperkenalkan PSBB transisi dalam upaya untuk menahan lonjakan kasus.
Sementara kesalahan pasti jatuh pada pemerintah, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya disiplin di antara para pekerja yang tidak memakai masker atau mengambil tindakan pencegahan lain di ruangan kantor ber-AC, di mana virus diketahui menyebar lebih cepat.
Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah telah menerjunkan militer sebagai tenaga tambahan untuk memperkuat 50.000 petugas polisi yang dikerahkan di kota Jakarta untuk memaksa orang-orang mematuhi protokol kesehatan, termasuk pemakaian masker dan menjaga jarak secara fisik.
Media asing tersebut juga menyebutkan penularan Covid-19 di lingkungan perkantoran baik BUMN maupun swasta karena aturan bekerja dari rumah dilonggarkan.
Satu kantor kecil di Jakarta milik sebuah perusahaan minyak dan gas hancur oleh penyakit tersebut, CEO untuk Indonesia dan wakilnya di Australia meninggal dalam beberapa hari dan tujuh dari 19 staf dinyatakan positif Covid-19.
Tiga karyawan perusahaan pelayaran Samudera menghitung meninggal karena Covid-19, tetapi sebagian besar dari 51 pekerja lain yang tertular virus telah dinyatakan sembuh, menurut Shanti Poesposoetjipto, ketua dewan komisaris perusahaan.
Samudera memiliki lebih dari 6.000 karyawan yang tersebar di 64 lokasi di Indonesia dan 58 kantor dan lokasi lainnya di 27 negara, memberikan tantangan yang lebih besar daripada kebanyakan perusahaan Indonesia.
Asia Times menyebutkan Menteri Kesehatan sejak awal menjadi sumber kontroversi. Ketika pertama kali dilantik menjadi kabinet periode kedua Jokowi Oktober lalu, Ikatakan Dokter Indonesia (IDI) memperingatkan bahwa ia sedang dalam pemeriksaan karena pelanggaran etika kedokteran.
Spesialis radiologi dan jenderal bintang tiga tersebut dituduh memperjuangkan apa yang disebut pengobatan “pencucian otak intra-arteri” untuk pasien stroke, yang dikenal sebagai “pencucian otak,” yang belum terbukti secara ilmiah aman.
Dengan menggunakan angiografi pengurangan digital, yang biasanya merupakan alat diagnostik, Menkes Terawan justru menggunakan prosedur tersebut sebagai bentuk terapi, yang telah diterima secara luas oleh pasiennya karena tidak ada efek samping yang dilaporkan.
Dalam pembelaannya, Presiden Joko Widodo menyebut pengalaman Terawan dalam mengelola anggaran dan sumber daya manusia sebagai mantan direktur Rumah Sakit Tentara Gatot Subroto (RSPAD), yang kini menjadi salah satu rumah sakit utama yang merawat pasien virus corona yang sakit kritis.
Ironisnya, presiden juga mencatat kemampuan jenderal berusia 56 tahun itu dalam menangani penyakit endemik, sebuah klaim yang semakin mendapat sorotan selama enam bulan terakhir karena Indonesia berjuang keras untuk menahan penyebaran virus Covid-19.
Ketika membentuk Satgas Covid-19 Nasional April lalu, Presiden Jokowi memilih jenderal lain yakni Doni Monardo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional, untuk memimpin badan tersebut dalam mosi tidak percaya pada menteri kesehatannya.
Pejabat yang terlibat dalam penanggulangan pandemi mengatakan mereka bingung mengapa Terawan tetap di posisinya, terutama setelah Presiden Jokowi marah pada pertemuan Kabinet Juni yang menyatakan baru sebagian kecil anggaran yang dicairkan.
“Ada perbedaan besar antara bekerja di rumah sakit dan di kementerian,” kata seorang pejabat, yang ingat Menkes Terawan mengeluh kepada seorang anggota senior Kabinet bahwa dia tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari beberapa birokrat eselon atasnya.
Baru-baru ini, pensiunan jenderal Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal, ditugaskan menangani pandemi di Jakarta dan provinsi terparah di Jawa Barat, Tengah, dan Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. dan Papua.
Irma Hidayana, seorang dokter kesehatan masyarakat dan salah satu pendiri Koalisi Komunitas untuk Covid-19, sebuah pusat pelaporan virus corona swasta, mengatakan jika Menkes Terawan telah melakukan pekerjaannya sejak awal, virus itu bisa dikendalikan.
Media asal Hong Kong tersebut juga menyebutkan Menkes Terawan, sebagai seorang profesional medis, kehilangan rasa urgensi. Ketika Covid-19 menguasai kota Wuhan di China dan menyebar ke Asia Tenggara pada akhir Februari, tanggapan pertamanya adalah meminta orang Indonesia untuk berdoa.
“Jika ada negara lain yang memprotes pendekatan kami, biarkan saja,” katanya, seraya mencatat bahwa Indonesia pada saat itu belum mencatat kasus resmi penyakit tersebut. “Ini adalah hak bangsa kita untuk mengandalkan Yang Mahakuasa.”
Komentar Terawan yang menyebutkan bahwa lonjakan permintaan masker merupakan reaksi berlebihan dan bahwa tidak semua kasus dugaan virus corona di Indonesia telah diuji karena efisiensi anggaran juga menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan.
Kecurigaan mulai muncul bahwa upaya sedang dilakukan untuk meremehkan pandemi ketika data resmi tampaknya berbeda dari informasi yang diberikan – dan terkadang bocor – oleh rumah sakit pemerintah yang dijalankan oleh kementerian itu sendiri.
Bahkan saat ini, ada keraguan luas tentang angka resmi kementerian yang keluar setiap hari, beberapa ahli epidemiologi memperingatkan bahwa jumlah sebenarnya bisa lima atau bahkan 10 kali lebih besar.
Sementara itu, sedikit yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengujian, yang masih jauh di bawah tes usap (PCR) 267.000 seminggu yang diperlukan untuk memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia 1.000 per satu juta populasi.
Terlepas dari upaya bersama, sejauh ini para jurnalis tidak dapat menentukan dana apa yang telah disisihkan oleh pemerintah pusat untuk pengujian atau untuk menemukan gangguan keuangan lainnya yang dapat memberikan petunjuk di mana letak prioritas pengeluaran.
Lebih dari 87,5 triliun rupiah dialokasikan untuk perawatan kesehatan dalam paket stimulus 695,2 triliun yang diumumkan Juni lalu. Tahun depan, jika semua berjalan sesuai rencana, pemerintah akan memiliki beban tambahan untuk membayar vaksin bagi sekitar 93 juta orang Indonesia pada skala sosial yang lebih rendah.
Ahli epidemiologi mengatakan penting bagi pemerintah untuk mengubah strategi dan memfokuskan semua sumber dayanya pada pengujian di zona merah di sembilan provinsi yang bersama-sama telah berkontribusi pada 177.000 kasus di seluruh negeri.
Jakarta memimpin dengan 60.000 kasus dan 1.500 kematian, diikuti oleh Jawa Timur dengan 40.000 kasus positif Covid-19.
