DEMOKRASI.CO.ID - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total ditanggapi beragam.
Anggota DPR RI Dapil II DKI, Masinton Pasaribu yang mengaku mendapat banyak aspirasi dari warga yang mempertanyakan dan kecewa dengan keputusan tersebut.
Masinton menyatakan, pemberlakuan PSBB kali ini sangat meresahkan warga Jakarta.
“Khususnya masyarakat kecil yang selama ini hidup dari sektor informal dan berpenghasilan pas-pasan, serta anak-anak muda produktif dan kreatif,” ucap Masinton, Jumat (11/9/2020).
DKI sendiri sudah memberlakukan tiga kebijakan PSBB sejak 10 April sampai 23 April.
Selanjutnya PSBB diperpanjang selama 28 hari dari 23 April sampai 22 Mei 2020 dilanjurkan fase ketiga pada 22 Mei sampai 4 Juni.
Terakhir, Pemprov DKI menerapkan PSBB transisi pada 5 Juni 2020. Sempat akan dicabut, Pemprov DKI malah memberlakukan PSBB total mulai Senin 14 September.
“Namun Provinsi DKI Jakarta masih menduduki posisi pertama dalam jumlah penambahan kasus positif yang paling banyak secara nasional,” lanjut Masinton.
Politisi PDIP ini menilai kebijakan Anies selama ini dalam penanggulangan pandemi Covid-19 tidak tepat.
Menurutnya, warga khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mulai berbenah saat masa transisi bakal kembali terpuruk oleh PSBB ketat.
“Sekarang pelaku UMKM ini merasa terhempas kembali dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta yang memberlakukan kembali PSBB fase keempat ini,” tegasnya.
Gubernur Anies, lanjut Masinton, semestinya meniru Provinsi Jawa Barat yang mampu menekan jumlah kasus baru Covid-19 sejak Juni 2020.
Dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) dengan memberdayakan seluruh aparatur pemerintahan dan hingga tingkat desa.
Dengan pola itu, Jabar juga melibatkan ibu-ibu PKK yang mendirikan dapur umum guna menyuplai makanan ke rumah-rumah warga di desa yang memberlakukan PSBM.
Oleh karena itu Masinton menegaskan, PSBM lebih tepat ketimbang PSBB.
“Penerapan PSBB kembali secara sepihak oleh Gubernur DKI akan menghilangkan roh kota metropolitan Jakarta menjadi kota zombi, kota metropolitan tanpa roh metropolis,” ujarnya.
“Atau mungkin Jakarta sedang dipimpin zombie yang kerja dengan kata tanpa aksi nyata alias NATO (no action talk only),” tandasnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, pertumbuhan kasus positif di Jakarta mencapai 13,2 persen hanya dalam waktu satu minggu.
Di mana jumlah tersebut kata Anies Baswedan, merupakan angka pertumbuhan tertinggi selama awal pandemi Covid-19 di Jakarta.
Melihat kondisi tersebut dirinya merasa khawatir dengan kondisi ketersediaan Rumah Sakit.
“Bila jumlah yang membutuhkan perawatan makin hari makin banyak di atas kemampuan kapasitas Rumah Sakit dan jumlah tenaga medis, maka kita semua akan menghadapi masalah besar,” katanya.
