DEMOKRASI.CO.ID - Keyakinan Ketua DPP PAN, Mumtaz Rais bahwa pembentukan PAN Reformasi tidak bakal terbentuk, sangat beralasan. Sebab, pembentukan partai tidaklah mudah, apalagi hingga lolos verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mengikuti kontestasi pemilu.
Begitu kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (1/9).
"Kalau mau bikin partai yang serius ingin ikut pemilu tentu saja tak mudah. Ada persyaratan teknis yang tak mudah. Jadi sangat beralasan omongan anak Amien Rais (Mumtaz Rais) itu karena bikin parpol yang serius ikut pemilu tak mudah," ujar Adi Prayitno.
Pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengurai bahwa pembentukan partai tidak mudah karena harus memiliki syarat administratif dan hingga verifikasi di KPU jika ingin mengikuti kontestasi pemilu.
"Misalnya soal komposisi kepengurusan yang harus harus merepresentasikan keseluruhan daerah Indonesia, soal keterwakilan perempuan, keanggotaan, dll," tuturnya.
"Kalau cuma sekadar bikin partai mudah saja. Semua orang bisa lakukan itu. Makanya banyak partai tak bisa ikut pemilu gagal verifikasi oleh KPU," imbuh Adi Prayitno.
Karena itu, persyaratan administratif yang sulit itu harus dilalui oleh para pihak yang berencana mendirikan partai. Termasuk Amien Rais jika ingin mendirikan PAN Reformasi.
"Pak Amien harus susah payah nyari kader untuk jadi pengurus PAN Reformasi," ucapnya.
Apalagi, sambungnya, para loyalis Amien Rais di PAN sendiri secara perlahan sudah mulai berpindah ke Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).
"Loyalisnya di PAN kan sudah mulai tak ada. Perlahan pindah haluan loyal ke Zulhas," demikian Adi Prayitno.
Mumtaz Rais meyakini pembentukan PAN Reformasi hanya akan berujung wacana. Sebab, hingga kini tidak ada ketertarikan dari anggota dewan dari fraksi PAN untuk bergabung dengan PAN Reformasi.
"PAN Reformasi ini alih-alih akan terbentuk dan dideklarasikan, malah yang ada nyungsep sebelum tumbuh. Lihatlah, tidak ada satu pun anggota dewan kita dan kepala daerah kita yang mengarah ke sana," ujar Mumtaz kepada wartawan, Senin (31/8).(rmol)
