![](https://1.bp.blogspot.com/-RRZ3CBnPHp4/X1pDjxuRUtI/AAAAAAAEhZM/eDEo_FIFhnUZORczsGnFg2fqBECISCjTACLcBGAsYHQ/s640/AFR_0263.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Anggota Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay berharap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kembali diberlakukan di Jakarta perlu dipertimbangkan diterapkan di daerah lain.
Saleh mengatakan, mobilitas masyarakat di wilayah yang berstatus zona merah perlu diatur dan dibatasi. Sudah saatnya dipastikan tidak ada penularan antara satu daerah ke daerah lainnya.
“Indonesia sedang dipantau dunia internasional. Sudah 59 negara yang melarang kita untuk berkunjung. Tentu ini pekerjaan besar untuk memulihkan kondisi agar kembali seperti semula,” tegas Saleh dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9/2020).
Saleh mengatakan, penetapan status PSBB total dinilai memiliki konsekuensi. Paling tidak, ini akan berimplikasi pada kegiatan perekonomian masyarakat. Kata dia, masyarakat ekonomi menengah ke bawah paling merasakan.
“Ini mesti harus dipikirkan. Setiap kebijakan, ada konsekuensinya. Pemerintah DKI tentu sudah memikirkan itu. Bisa saja, Pemerintah DKI kembali memberikan bantuan sosial lagi. Kali ini, harus diberikan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Bantuannya harus tepat sasaran,” ungkapnya.
Meski demikian, Saleh memuji keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali pemberlakuan PSBB total seperti saat pertama pandemi Covid-19 melanda Ibu Kota.
Saleh berharap, dengan status tersebut penyebaran virus Covid-19 dapat dikurangi secara signifikan. Untuk itu, seluruh anggota masyarakat dhimbau untuk mentaatinya.
“Keputusan Gubernur Jakarta untuk pemberlakuan PSBB total perlu diapresiasi. Status PSBB ini harus diikuti dengan tindakan tegas. Kedisiplinan warga harus ditingkatkan. Tidak boleh hanya sebagian yang taat, sebagian lain tidak,” tuturnya.