DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah bersama KPU dan DPR tetap pada keputusannya melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan pelaksanaan Pilkada 2020 dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan Kementerian/Lembaga secara virtual.
“Pilkada merupakan program padat karya yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Tito dikutip dari siaran pers Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (25/9/2020).
Data Kemendagri, dari total anggaran Rp 15 triliun, sudah terserap sebagian oleh pihak-pihak terkait pilkada. Antara lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hampir menyerap 99 persen, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sudah hampir 98 persen, serta aparat keamanan sebesar 61,90 persen.
“Sebagian besar, 60 persen anggaran itu digunakan untuk para penyelenggara, artinya program padat karya terjadi. Sebanyak 20 persen untuk alat pilkada, 20 persennya untuk melindungi dari Covid-19 bagi para petugas penyelenggara, pengamanan, maupun para pemilih di TPS. Jadi ini sebetulnya bisa membangkitkan ekonomi,” lanjut dia.
Ekonom senior sekaligus mantan menko perekonomian, Rizal Ramli pun menimpali pernyataan Mendagri itu. Menurutnya biaya pilkada bisa lebih dari Rp200 triliun.
“Mas Tito benar: Biaya negara 20 Trilliun. Biaya dari peserta sekitar 10xnya. Total stimulus sekitar 200T,” katanya di akun Twitternya, Sabtu (26/9/2020).
Rizal kembali mengingatkan pemerintah bahwa resiko penyelanggaraan pilkada jauh lebih besar di tengah pandemi. Jika protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik, maka korban jiwa tak bisa dihindari.
“Tapi resiko kematian covid besar. Utamakan kemanusian, ingat Pancasila !! Jangan pidato doang. Undur,” tegasnya.
