DEMOKRASI.CO.ID - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah provinsi dicatat Presiden RI Joko Widodo masih rendah.
Persoalan ini dibahas oleh Kepala Negara dalam rapat terbatas (Ratas) bersama 34 gubernur yang digelar virtual, di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (1/9).
"Rata-rata nasional untuk belanja APBD masih 44 persen, dan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen. Hati-hati mengenai ini, angka ini saya kira bisa kita lihat, belanja barang dan jasa realisasi berapa, modal berapa, bansos berapa," ujar Jokowi.
Di tengah kondisi ekonomi yang mencekik ini, Jokowi menyebut belanja daerah seharusnya bisa menjadi instrumen pemulihan ekonomi agar tidak terjadi resesi.
Pasalnya, pandemik Covid-19 yang sudah melanda hamoir 6 bulan lamanya telah membuat ekonomi domestik terkontraksi cukup dalam. Di mana, mulai triwulan I pertumbuhan ekonomi RI masih timbuh 2,97 persen. Namun di kuartal II anjlok parah hingga ke angka minus 5,32 persen.
"Untuk itu kuartal ketiga kita masih punya 1 bulan, Juli, Agustus, September. Kita masih punya kesempatan September ini. Kalau kita masih dalam posisi minus artinya kita masuk ke resesi. Karena itu percepat belanja, belanja barang, modal, belanja bansos betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah," imbau Jokowi.
Lebih lanjut, mantan Walikota Solo ini meminta para Gubernur untuk meningkatkan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal. Beberapa daerah yang diharaplan bisa meningkatkan belajanya antara lain Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, DKI Jakarta.
"Sumbar sudah berada di atas 50 persen, 52 persen saya kira angka-angka ini betul-betul kita cermati. DKI Jakarta barang dan jasa sudah tinggi 70 persen, modal juga 90 persen. Yang lain yang masih di angka-angka 10, 15 persen, apalagi bansos masih 0 itu betul-betul dilihat benar angka-angka ini," tuturnya.
"Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti semua provinsi, kabupaten, kota kelihatan angka-angkanya tolong diperhatikan, sehingga realisasi pengadaan barang dan jasa, belanja modal belanja bansos segera terealisasi," demikiam Joki Widodo menambahkan. []
