DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pembatasan sosial berskala kecil atau mini lockdown lebih efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menggelar rapat terbatas tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (28/9).
Jokowi meminta setiap kepala daerah agar menerapkan mini lockdown di daerahnya masing-masing.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI sejak awal pandemi sudah menerapkan mini lockdown, namun dengan istilah yang berbeda, yakni Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL).
“Kami senang arahan petunjuk dari presiden untuk diberlakukan kemungkinan mini lockdown. Perlu juga kami sampaikan, sejak awal kami juga sudah melakukan mini lockdown dengan istilah lain. Ada istilah PSBL jadi berskala kampung,” kata Ariza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (29/9).
Ariza menambahkan, Pemprov DKI juga telah menerapkan program “Kampung Siaga” sejak April lalu di tingkat RW. Di mana, mobilitas atau aktifitas warga dibatasi.
“Bahkan setiap RW sudah membuat gugus tugas yang melibatkan masyarakat, itu cukup efektif,” ujar Ariza.
“Di gedung-gedung juga sudah kami minta karena keterbatasan aparat setiap unit kegiatan, di mal, di pasar, di gudang, di kawasan di mana pun harus membentuk Satgas Gugus Tugas yang memastikan protokol Covid dijalankan. Jadi yang disarankan presiden sudah kami laksanakan,” sambung Ariza.
