DEMOKRASI.CO.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku turut perihatin atas peningkatan kasus baru Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia.
Ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan koordinasi dan konsisten saat menerapkan PSBB untuk mengatasi sebaran virus tersebut.
“Jika diputuskan menerapkan PSBB, pemerintah harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Menurutnya, pemerintah harus menghargai pengorbanan masyarakat yang membatasi aktivitas harian dan aktivitas perekonomiannya selama masa PSBB.
Ia mengatakan, masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk dapat mengendalikan dan menangani Covid-19.
“Termasuk optimalisasi penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Ketua DPP PDIP itu menegaskan, jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang berdiam diri di rumah.
“Aturan-aturan PSBB jangan hanya di atas kertas, tapi harus dilaksanakan, konsisten, dan tegas dalam pengawasannya,” ungkapnya.
Selain itu, Paun juga menyoroti terjadinya peningkatan kasus Covid-19 terhadap anak-anak berusia di bawah 19 tahun yang terkonfirmasi positif.
Padahal, kata cucu proklamator RI itu sebelumnya telah mengingatkan pemerintah untuk ingat waktu injak rem.
Selain itu juga dan harus mengutamakan kesehatan serta keselamatan masyarakat dalam upaya menangani penyakit asal kota Wuhan itu.
Oleh karena itu, Puan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi dan pelaksanaan protokol kesehatan hingga ke tingkat keluarga.
Selain disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, lanjut Puan, pemerintah juga harus mampu menggerakkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga.
Ia juga menyatakan bahwa DPR RI meminta pemerintah meningkatkan pelaksanaan program testing, tracing, dan treatment (3T) dalam menanggulangi penyebaran Covid-19.
Pasalnya, cakupan orang yang menjalani tes dengan metode polymerase chain reaction ( PCR) selama ini masih jauh dari target yang diharapkan.
Menurutnya, pemerintah menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk bisa meningkatkan capaian tersebut dan mengawasi ketat penetapan tarif tes PCR agar terjangkau oleh masyarakat.
“Pemerintah harus melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan agar mendapat pelayanan kesehatan yang setara,”
“Khususnya tes PCR demi menanggulangi penyebaran Covid -19, hingga vaksin ditemukan dan didistribusikan,” pungkasnya.
